WTP Bukan Tolok Ukur Keberhasilan Program Cellica-Jimmy

WTP Bukan Tolok Ukur Keberhasilan Program Cellica-Jimmy
Istimewa
0 Komentar

KARAWANG-
Pemerintahan Cellica-Jimmy sudak akan menginjak waktu empat tahun. Tak sedikit
orang yang menyoroti belum ada pembangunan monumental yang perlu mendapat
apresiasi berlebih.

Kendati selama beberapa
tahun terakhir Pemkab Karawang mendapat rapor wajar tanpa pengecualian (WTP)
dari BPK, namun banyak pengamat mengingatkan itu sekadar tolok ukur
administrasi keuangan bukan timbangan sukses atau tidaknya pembangunan.

Pengamat Pemerintahan
Karawang, Muslim Hafidz menuturkan, Pemerintah Kabupaten Karawang dibawah kepemimpinan
Cellica-Jimmy menghabiskan anggaran (sampai tahun 2019) sekitar
Rp21.609.379.000.000. Sedangkan khusus Cellica sebagai plt bupati tahun 2015
kuasa anggaran sekitar Rp 4.028.221.000.000.

Baca Juga:8.000 Warga Purwakarta Idap Penyakit DiabetesPraktik Perdagangan Orang ke Timur Tengah Berkedok Buruh Migran

Angka itu, kata Ochim
setara dengan APBD pada sejumlah provinisi bukan lagi kabupaten. Seperti
Provinsi Jambi, Sulbar juga Gorontalo. “Pertanyaanya, apa sih masterpiece
pembangunan periode ini? Pertanyaan ini harus dalami sedalam-dalamnya dengan
teropong yang komprehensif,” kata Muslim.

Sebagai contoh, Muslim membandingkan,
selama pemerintahan Cellica-Jimmy, 
anggaran Bansos di atas Rp100 miliar. Belanja Langsung di bawah
kepemimpinan Cellica-Jimmy menghabiskan anggaran diatas Rp10 triliun. Namun
sampai saat ini ia masih mempertanyakan dari seluruh anggaran belanja langsung
(program pembangunan) itu apa yang menjadi unggulan dan dapat dibanggakan oleh
warga.

“Sayangnya, bupati atau
wakil bupati tak menjelaskan secara terbuka persoalan yang tak berujung,”
pungkasnya.

Untuk itu, ia mengajak
seluruh elemen masyarakat untuk kembali memelototi pengelolaan anggaran
Kabupaten Karawang di era kepemimpinan Cellica-Jimmy. Menurutnya hal itu bisa
menjadi jawaban, apakah APBD Karawang pro rakyat atau tidak.

“Mulutmu boleh berjanji setinggi langit, tapi tidak terukur jika diwujudkan lewat APBD. Janji pemerintah diwujudkan lewat RPJMD, jika janji tak masuk dalam RPJMD anggap aja rakyat dikasih ansor (Angin Sorga),” tukasnya. (kbe)

0 Komentar