KARAWANG-
Empat unsur pimpinan DPRD Karawang tang terdiri dari ketua dan tiga wakil
ketua, sedang sumringah. Per hari ini (25/11), mereka sudah bisa memakai mobil
mewah baru saat beraktivitas. Tak kurang
dari Rp 2 miliar, Pemkab Karawang merogoh duit APBD untuk membelikan empat
kendaraan baru untuk empat unsur pimpinan wakil rakyar ini.
Untuk ketua, mobil dinas yang
disiapkan adalah Toyota Fortuner VTZ 4X2 yang di pasaran dibanderol Rp 525
juta. Sedangkan tiga wakil ketua disiapkan mobil CRV
prestige yang diketahui berharga Rp 517 Juta per unitnya.
“Harga satu mobil Toyota
Fortuner VTZ 4X2 Rp 525 Juta dan tiga mobil CRV prestige Rp 517 Juta per
unitnya,” kata Kabag Perlengkapan Pemkab Karawang, Heri Heriadi saat
dihubungi awak media.
Baca Juga:Diesnatalis Prodi PPKn UBP: Dibuka Simposium, Dimeriahkan Lomba Pelajar, Diakhiri Tiup LilinPerjuangan Nelayan Cilamaya Menjaga Hutan Mangrove
Adapun keempat mobil dinas tersebut
bakal digunakan oleh Ketua DPRD Pendi Anwar, Wakil Ketua I Ajang Sopandi dari
Gerindra, Wakil Ketua II Suryana dari Golkar dan Wakil Ketua III Deden Rahmat
dari PKB.
Walaupun sempat ramai perbincangan dikalangan aktivis,
adanya pembelian mobil baru buat unsur pimpinan DPRD yang baru sehingga pengadaan barang dan jasa, akibat lambannya pihak bagian perlengkapan
Pemkab dalam pengadaan empat Mobdin tersebut.
Sebelumnya para pemerihati
kebijakan publik di Karawang ramai-ramai berkomentar soal keluhan wakil Katua
III dari Fraksi Golkar Suryana yang menuntut segera diberikan mobil dinas
dengan alasan untuk menunjang kinerjanya sebagai pimpinan dewan.
Salah satunya, Ketua LSM Karawang Monitor Grup (KMG), Imron Rosadi.
Dia mengatakan bila pemberian fasilitas mobil mewah tersebut harus dibarengi
dengan kinerja luar biasa dari empat pimpinan dewan.
“Harus berbanding lurus
dengan kinerjanya sebagai wakil rakyat karena empat mobil baru yang bakal
digunakan bersumber dari uang rakyat,” tandasnya.
Sebelumnya kepada awak media, Ketua DPRD Kabupaten Karawang Pendi Anwar mengatakan, baginya mobil baru ataupun yang lama tidak menjadi soal. Yang penting bagi Pendi, fasilitas tersebut sesuai dengan hak protokolernya. “Buat saya mau baru atau lama yang penting ada sesuai hak protokoler saya. Tapi sampai sekarang saya memang belum megang,” ucapnya. (bbs/kbe)