KARAWANG – Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Ahmad Suroto,
menyebut pengangguran masih teramat tinggi. Walaupun Karawang ditetapkan
sebagai kota industri terbesar se-Asia Tenggara.
“Sekitar 102.000 masyarakat
Karawang menganggur, atau sekitar 9,5 persen,” ucapnya Kepada KBE saat hearing
bersama Solidaritas Pengangguran Pribumi Karawang (SPPK) dengan beberapa Kepala
Dinas yang mempertanyakan nasib pengangguran di Karawang, kemarin (23/12).
Dikatakan Suroto, bukan hanya di
Karawang, di kota industri lain, seperti Bekasi dan Bogor juga angka
pengangguran cukup besar. “Memang hampir di setiap Kota Industri pengangguran
cukup besar,” katanya.
Baca Juga:PT Pupuk Kujang Klaim Stok Pupuk Subsidi AmanAstaga! Tiga Kecamatan di Karawang Disapu Puting Beliung: 60 Rumah Rusak
Lanjutnya, ini akan menjadi
pekerjaan rumah bersama yang harus di selesaikan, karena tanggung jawab
pengangguran bukan hanya di Disnaker. “Ini adalah PR bersama untuk mencari
solusi pengangguran di Karawang. Karena peluang usaha itu banyak bukan cuma
hanya bekerja di pabrik, seperti di Pertanian, UMKM, itu banyak peluang usaha,”
ujarnya.
“Hari ini kita hadirkan Kepala
Dinas Pertanian, Koperasi, DPMPD, Disperindag, untuk mencari solusi memecahkan
persoalan pengangguran di Karawang,” ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan pengangguran
yang tergabung dalam Solidaritas Pengangguran dan Pribumi Karawan (SPPK)
kembali menggeruduk kantor Pemkab Karawang. Tujuannya, ingin bertemu dengan
Bupati Karawang untuk kemudian disalurkan ke pabrik atau industri.
“Seharusnya ini tugas bupati,
bukan organisasi untuk salurkan pengangguran bekerja,” kata Ketua SPPK, Aji
kepada wartawan , Rabu (27/11).
Menurut Aji, pihaknya ingin
bertemu dengan Bupati untuk mengadukan sulitnya bekerja di Karawang, padahal
mereka pribumi Karawang. Kesulitan mereka juga dipicu dengan mudahnya Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan KTP kepada para calon
tenaga kerja dari luar Karawang. (gie)