harinya. Kondisi TPAS Jalupang pun sudah sangat overload.
Dalam tiga tahun
terakhir, DLHK Karawang mengambil inisiatif menggandeng pihak swasta dalam
mengelola urusan sampah. Hal ini diklaim lantaran terbatasnya pegawai plus
anggaran yang terbatas. Saat ini program yang sudah berjalan diswastanisasi
adalah pengelolaan armada angkut sampah yang juga sekaligus dibebani retribusi
sampah. Kepala DLHK Karawang mengklaim, program ini sukses menikkan retribusi
sampah melebihi target dalam dua tahun terakhir.
“Alhamdulillah. Dari 4
UPTD yang ada dan bekerja sama dengan pihak swasta, kini retribusi naik. Bahkan
kata Pak Sekda, LH yang paling baik,” tutur Kepala DLHK Karawang, Wawan
Setiawan saat diwawancara KBE beberapa waktu lalu.
Selain itu, saat ini
DLHK Karawang pun sedang getol berjuang menggolkan swastanisasi TPAS Jalupang.
Saat ini PT Organic Bali menjadi satu-satunya pihak swasta yang paling serius
ingin mengelola TPAs Jalupang yang sudah dipenuhi 106 ribu ton sampah itu.
Sampah di TPAS Jalupang akan diolah kembali menjadi briket sebagai pengganti
batu bara melalui teknologi refuse-derived fuel (RDF).
Baca Juga:Yesi Mundur, Sinyal Cellica dan Keluarga Mantan Suami Berseteru?Ibu Bupati, Sekolah di Kemiri Nyaris Ambruk
Aktivis mahasiswa dari
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang, Feri Rizwan menilai apa yang sudah dibanggakan oleh
DLHK Karawang soal retribusi sampah naik, tapi kewalahan mengurusi sampah
adalah ambivalensi kebijakan yang diambil oleh Pemkab Karawang.
Menurutnya yang paling
utama adalah bagaimana caranya sampai yang tak terangkut berkurang. Bukan
bagaimana caranya retribusi naik yang didahulukan.
“Artinya kan
indikasinya, yang pertama bisnis dulu alias retribusi, itu urusan cuan. Dampak
yang dirasakan oleh masyarakat soal sampah yang tak terangkut nomor belakangan.
Kan secara tidak langsung begitu,” kata Feri.
Ia berharap, cara
pandang kerja DLHK Karawang ke depan harusnya dibalik, yang pertama
membanggakan capaian kerja mengurangi angka sampah yang tak terangkut, baru kemudian
bicara berapa banyak retribusi yang diperoleh.
“Jangan dibalik-balik. Sekilas tentu cara yang bagus membanggakan hasil kerja, tapi jika kita telaah apa fungsi utama pemerintah dalam hal ini DLHK,justru di nomor dua kan. Jadi ngaco kan bukan bagus,” sindirnya. (mhs)