KARAWANG– Rombongan Anggota DPRD Jaawa Barat dari daerah pemilihan Purwakarta-Karawang keliling ke seumlah instanis Karawang memastikan kesiapan penyegahan penyebaran pandemi Covid-19. Salah satu persoaln yang disorot adalah soal penanggungan biaya cek kesehatan warga. Saat ini sebagaimana diketahui, pemerintah pusat hanya menanggung biaya kesehata pasien positif. Sehingga, perlu dicari cara agar warga Karawang memiliki akses kesehatan untuk mengecek dan menyegah terpapr pandemi Covid-19. Anggota DPRD Jabar Frkasi Partai Golkar, Sri Rahayu menuturkan saat ia bersama rombongan datng ke Dinas Kesehatan mendapat informasi jika ada anggaran 140 miliar di program Karawang Sehat dan Rp 200 juta yang disiapkan untu kejadian luar biasa (KLB) yang memungkinkan bisa digunakan oleh Pemkab Karawang untuk anggaran cek kesehatan warga di saat merebaknya pandemi Covid-19. Namun setelah beretemu Sekda Karawang, Aceo Jamhuri dan menanyakan soal ini, Acep menyebut sudah berkoodinasi dengan BNPB dan akan dicover oleh BNPB. “Tapi tadi setelahnya saat kita bertemu Sekda Karawang (Acep Jamhuri,red), katanya sudah disiapkan,” timpalnya. Rombongan anggota DPRD Jabar dapil Purwakarta-Karawang itu selain datang ke Dinas Kesehatan Karawang dan Kantor Sekda Karawang, mereka pun datang ke RSUD Karawang dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang di Kompleks Grand Taruma. Saat di RSUD, anggota DPRD Jabara Fraksi PKS, Abdul Hadiwijaya meminta RSUD Karawang dan Dinkes Karawang meniapkan media center agar pemberitaan dan informasi dari jam ke jam dan hari ke hari soal corona Cobid-19 di Karawang dapat dirilis satu pintu. “Jadi jangan sampai penyataan ini dan itu beda. Harus ada media center soal corona. Jadi setiap hari minimal menyiapkan press rilis,” kata Hadiwijaya. (mhs)