Kriteria Gonta-Ganti, Data Amburadul: Bantuan tak Kunjung Tiba
KARAWANG– Di tengah tak menentunya bantuan yang bakal kunjung ke warga, bola panas kini berada di pundak para aparatus yang bersentuhan langsung mendata warga. Tak sedikit dari mereka yang mendapat cemoohan sampai ancaman. Pemerintah harus segera mengumumkan dan menengahi agar tak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Memasuki hari ke tiga ramadan di tengah pandemi warga Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, masih menanti kabar baik dari RT setempat. Terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, yang sudah santer digemborkan pemerintah sejak awal April 2020 kemarin.
Masyarakat yang terlanjur geram ogah tahu-menahu dilema yang dihadapi tim pendata Bansos Covid-19. Mereka hanya ingin agar bantuan tersebut segera turun. Pasalnya, dampak dari wabah Covid-19 sudah mulai dirasakan pada perekonomian masyarakat.
Baca Juga:Desa Muara Bagikan 3.500 Masker KainCellica Mulai Aktvitas Normal
Salah satu tim pendata Bansos Covid-19 Desa Tegalwaru, Ahmad Sobirin menuturkan, sepekan terakhir, pihaknya mengaku terus dikejar waktu. Pasalnya, aturan dan kriteria penerima Bansos mulai dari pusat sampai BLT Dana Desa itu terus berubah-ubah. Dampaknya, aturan yang berubah-ubah itu, memperlambat kinerja tim pendata.
“Datanya tuh berubah-ubah, aturannya juga gak tetap. Kami jadi bingung, sementara kita di kejar waktu,” ungkap Ahamad, yang juga Kaur Keuangan di Desa Tegalwaru, Senin, (27/4) kepada KBE.
Ahmad menjelaskan, situasi di desanya sejauh ini masih baik-baik saja. Namun, melihat pemerintah terus gembar-gembor di media massa membuat masyarakat tak sabaran. Bahkan, beberapa RT di desanya mengaku sudah mendapat ancaman.
“Awas ya Pak RT kalau keluarga saya sampai gak dapat bantuan,” ucap Ahmad, menirukan ancaman warga kepada ketua RT di desanya.
Sementara, Kepala Dusun Cipancuh, Desa Tegalwaru, Supriyadi mengungkapkan, tim validasi di desa terus bekerja lembur siang malam demi data yang tepat untuk Bansos Covid-19 ini.
Kata Yadi, sejauh ini pihaknya mencatat, kuota Penerima Bansos dari Bantuan Gubernur (BanGub) kuotanya mencapai 131 kepala keluarga, BPNT 595 keluarga, PKH 385 keluarga, sedangkan data dari BLT Dana Desa dan bantuan kabupaten masih di godok hingga saat ini.