“Sementara jumlah ajuan baru di Desa Tegalwaru yang non DTKS ada 1.010 kepala keluarga,” jelasnya.
Menyikapi polemik yang terjadi, Kepala Desa Tegalwaru, Aruji Ajam Atmaja mengaku tak akan diam saja. Pihaknya segera melakukan aksi, untuk mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat.
Aruji bilang, sejumlah langkah antisipasi saat penyaluran Bansos Covid-19 tengah di godok bersama BPD dan para tokoh di Desa Tegalwaru. Pihaknya berharap, bantuan tersebut bisa tepat sasaran. Sehingga, jadi manfaat untuk warga yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga:Desa Muara Bagikan 3.500 Masker KainCellica Mulai Aktvitas Normal
“Tapi sampai saat ini, kita di desa belum dapat informasi valid. Tentang kapan waktu penyaluran bantuan tersebut,” ungkapnya.
Aruji berharap, kerja keras tim pendata dari bawah mendapat apresiasi. Yaitu dengan cara percepatan realisasi penyaluran Bansos Covid-19, yang sudah sangat ditunggu oleh masyarakat.
“Kita sih harapannya setelah selesai pendataan, bantuan langsung turun. Jangan berubah-ubah lagi. Kasian masyarakat,” pungkasnya.
Bantuan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Bantuan Jaminan Sosial Pemkab Karawang akan disalurkan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Kabupaten Karawang. Setidaknya ada 93 ribu KK akan menerima bantuan ini. Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakshyari mengatakan pihaknya telah mendata keluarga yang berhak menerima bantuan. Bantuan akan diterima oleh 301 Kepala Keluarga (KK) pada setiap desanya.
“Jadi ada 309 desa dan kelurahan se-Kabupaten Karawang. Dari setiap desa nya ada 301 KK yang akan mendapatkan bantuan, baik bantuan dari Pemprov maupun dari Pemkab,” kata Wakil Bupati dalam siaran persnya, Senin (13/4) lalu.
Wabup menjelaskan, bansos dari Provinsi diberikan kepada 68 ribu KK. Sementara bantuan dari Pemkab diberikan kepada 25 ribu KK dengan total Rp35 Miliar berasal dari anggaran recofusing OPD. Ia mengatakan, berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, desa juga diwajibkan untuk mengalokasikan BLT desa lewat dana desa sebesar 10 sampai dengan 15 persen.
“Penerima bantuan saat ini masih berkisar 93 ribu KPM. Untuk itu kami dari Pemkab akan melakukan recofusing anggaran lagi sehingga angka penerima Bantuan bisa bertanbah. Kita terus berupaya,” tuturnya.
Di lain tempat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau lebih akrab disapa Kang Emil menekankan, agar bantuan sosial atau bansos yang bersumber dari pemda provinsi diberikan kepada masyarakat di daerah yang terdampak COVID-19. (bbs/mhs)