Data Penerima Bansos Pemprov Tak Sesuai Pengajuan
PURWAKARTA-Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Purwakarta mengeluhkan tidak sesuainya jumlah penerima bantuan sosial Pemprov Jabar bagi warga yang terdampak Covid-19 dengan yang telah diajukan Pemerintah Desa (Pemdes). Padahal, sebelumnya hampir seluruh perangkat desa sudah mendata jumlah KK yang berhak mendapatkan bansos berbentuk sembako senilai Rp 350.000 dan uang Rp 150.000 setiap KK seperti yang digembor-gemborkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan kamil, beberapa waktu lalu hingga di gemborkan lewat media sosial. Namun dari jumlah yang diajukan kepada pemerintah, jauh dari memenuhi angka pengajuan bahkan sejumlah desa mengaku tidak mendapatkan Bansos Pemprov Jabar sama sekali. “Dari desa kami, sebelumnya kami mengajukan sebanyak 353 orang, namun ternyata infonya yang akan diberikan bansos cuma 5 orang,” terang Ketua Bamusdes Gununghejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Selasa (28/4/2020). Sementara warga di Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan, tidak mendapatkan bansos sama sekali. Padahal sebelumnya pemdes setempat sudah bersusah payah mendata setiap KK yang layak mendapatkan Bansos tersebut. “Kalau dari desa Nangewer, sebelummya kami ajukan sebanyak 800 orang. Tapi ternyata, sama sekali dari desa kami tidak ada sama sekali yang akan mendapatkan bansos tersebut,” ucapnya. Imbasnya, terjadi kisruh di lingkungan masyarakat karena menganggap pendataan yang dilakukan perangkat desa selama ini percuma, hingga menduga ada tebang pilih pemerintah dalam data penerima bansos tersebut. “Sekarang perangkat desa, apalagi RT/RW bingung, apalagi mereka yang mendata dan mengatakan langsung ke warga bahwa akan mendapatkan bansos dari provinsi. Mereka harus mengatakan apa kepada warga jika jadinya seperti ini. Padahal bukan hanya warga yang kena PHP Gubernur, kita juga sama kena PHP janji manis Gubernur,” tutur kedua Ketua Bamusdes tersebut. Menanggapi hal itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi Gerinda, Rifky Fauzi menduga kisruh bansos tersebut akibat kurang matangnya koordinasi antara Pemprov Jabar dan Pemkab Purwakarta terkait data penerima bansos. “Sebelumnya harus di sinkronkan dulu, data penerima bansos menurut Pemrov dan Pemkab. Setelah itu disosialisasikan ke masyarakat terkait kriteria warga penerima hingga besaran bansos dan lainnya. Kalau saat ini ternyata bansos tersebut malah jadi polemik dan kisruh di masyarakat. Sepertinya ada miskomunikasi antara pemerintah di daerah dan provinsi,” jelasnya.(red)