“Saya gak terima,karena nama warga atas nama Hadi ini memang sama dengan sasaran yang kurang mampu, begitupun RT/RW nya. Eh yang dapat justru atas nama Hadi yang punya sawah, warung dan kontrakan. Logika orang oos itu bagaimana sih. Kenapa tidak tanya dulu ke pemerintah desa, kesal dia sebagaimana diberitakan sebuah media daring.
Kepada awak media, Ocih menuturkan, warga di desanya yang kebagian bantuan paket sembako dari Pemprov Jabar hanya 2 KK. Sudah minim, dan pengiriman salah, membuat dia akhirnya naik pitam. Ocih mengaku sempat mendatangi warga yang penerima yang salah dan mendapatkan bantuan sembako yang dikirim oleh petuga kantor POS. Namun sialnya, saat didatangi Ocih, dia mengaku paketnya sudah habis.
“Saya cape seolah-olah desa yang disalahkan warga, kalau bantuan yang diantarkan pos salah sasaran atau salah alamat, saya sendiri yang akan gugat kantor Pos, ” Tandasnya.
Lebih jauh Ocih menambahkan, jika tahu akhirnya akan seperti ini, ia menegaskan lebih baik sama sekali menolak bantuan dari Pemrov Jawa Barat. Bahkan ia mempersilahkan kabar kekesalan dia untuk disebar agar publik tahu carut-marut distribusi bantuan paket sembako ini.
“Mending kalau dua orang juga rapi dan tepat mah, ini mah ada dua nama di RT yang sama, yang dikasih yang punya sawah, warung dan kontrakan,” kata dia.
Di Kecamatan Lemahbang Wadas. Kepala Desa Pulojaya, Solehudin, mengaku sudah lelah menangani Bansos Covid-19 yang tak kunjung berhenti kontroversinya.
Solehudin mengaku, sejak dana Bansos turun, dirinya dan perangkat desa banyak sekali menerima cacian, cibiran, dan jadi bulan-bulanan warga. Khususnya di media sosial.
Baca Juga:Jangan Lengah Soal PanganKatar Desa Balongsari Salurkan Sembako Bagi Lansia
“Kalau boleh saya jujur. Sebenarnya kita itu sudah malas urusi bansos Covid-19 dan segudang data amburadul yang tak pernah berkesudahan,” ungkapnya, Selasa, (5/5).
Ketua IKD Lemahabang itu menyebut, seberapa sering pun pihaknya melakukan validasi. Namun, data yang turun dari pusat, provinsi, maupun daerah, selalu invalid.
“Jadi percuma saja. Masyarakat taunya desa yang salah, perangkat salah, RT salah,” kesalnya.