Senada dikatakan, Kepala Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Ocih. Jika hitung-hitungan soal tenaga, mungkin sudah habis waktu dan pikirannya untuk mengerjakan data Bansos Covid-19.
Bahkan, Ocih mengaku, anggaran pribadinya sebesar Rp. 5 juta juga habis. Untuk urusan pemberkasan, foto copy, operator, ATK, dan lain sebagainya.
“Tapi kenyataannya, datanya banyak invalid dan menyusut dari pusat. Banyak penerima yang tidak tepat sasaran. Sehingga, kami jadi sumber bullyan dari masyarakat,” timpalnya.
Baca Juga:Jangan Lengah Soal PanganKatar Desa Balongsari Salurkan Sembako Bagi Lansia
Di Kecamatan Cilamaya Wetan. Kepala Desa Tegalwaru, Aruji Ajak Atmaja mengaku, perangkat desanya, seperti ketua RT dan RW, bahkan sudah mendapat teror dari masyarakat. Jauh-jauh hari sebelum Bansos Covid-19 ini turun.
Ironisnya, masyarakat tak tau seperti apa perjuangan para perangkat desa mengerjakan pendataan Bansos. Apa lagi, pada saat di proses banyak sekali perubahan aturan yang mendadak.
“Kasihan RT/RW saya, mereka di ancam, di teror sama masyarakat,” katanya.
Kepala Desa Muarabaru, Cilamaya Wetan, Ato Sukanto menambahkan, untuk mengurangi resiko kegaduhan Bansos Covid-19. Pihaknya mengaku telah memasang sejumlah strategi. Namun, itu belum dipastikan efektif. Mengingat saat ini, kondisi mulai hangat. Menyusul turunnya Bansos dari Bantuan Gubernur Jawa Barat.
“Kita minta warga di luar perangkat desa, seperti tokoh agama, tokoh petani, dan tokoh pemuda. Untuk bantu sosialisasikan kondisi Bansos Covid-19 yang seperti ini keadaannya,” ujarnya.
“Sehingga saya harap, masyarakat bisa mengerti. Dan jangan sampai terjadi kerusuhan saat bansos ini dibagikan,” pungkasnya.
Sementara, di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kepala Desa Pasirjaya, Abdul Hakim alias Wakzi Saglak mengatakan, banyaknya jumlah warga prasejahtera di Desa Pasirjaya, membuat kuota Bansos dari 6 pintu itu tak dapat mengcover secara menyeluruh.
Baca Juga:Para Dosen Lintas Fakultas Curahkan Harapan ke Sri MulyaniPT JKW Salurkan Beras Ke Gugus Tugas Karawang
Bahkan, laporan dari perangkat desanya, kata Saglak, jumlah kuota Bansos dari BanGub Jawa Barat menyusut. Sampai 50 persen dari kuota awal.
“Saya khawatir ini jadi konflik di masyarakat. Kalau bisa, kita ingin BLT dari Dana Desa diserahkan seluruhnya jadi wewenang kades. Termasuk penentuan jumlah kuota di lapangan,” pintanya.
Sebelumnya, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Senin (4/5), mengatakan, bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat diberikan untuk 100.474 keluarga di Karawang. Pada tahap pertama, ada sebanyak 5.174 paket bantuan yang akan diberikan kepada 1.713 keluarga. Penyaluran ini ditargetkan selesai pada Rabu (6/5).