KARAWANG-Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, menggelar rapat
bersama Badan Pendamapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD). Dalam rapat tersebut dibahas dampak pandemik Covid-19
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD, Anggi Rostiana mengatakan, rapat
tersebut merupakan evaluasi yang biasa dilakukan per triwulan. Hanya saja,
dampak pandemik Covid-19 menjadi salah satu sorotan.
“Ini rapat evaluasi per triwulan. Kami evaluasi semua
yang berkaitan dengan Komisi II, termasuk Bapenda dan BPKAD. Kami juga evaluasi
bagaimana dampak pandemik terhadap PAD,” ujarnya.
Baca Juga:Komisi I DPRD Bakal Undang DisdukcapilBapenda Karawang “Pelototi” Pajak Hotel Berbintang
Diungkapkan Anggi, meski sempat banyak terkendala, namun PAD
Karawang kini mulai menunjukan progres yang baik. Bahkan Bapenda pun optimis
tahun ini bisa mencapai target.
“Bapenda optimis bisa capai target. Tapi kami garis
bawahi terkait PAD dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta BPHTB (Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), karena progresnya masih minim,”
ungkapnya.
Ia mengatakan, banyak kendala di lapangan terkait pembayaran
PBB, dimana dalam pembayarannya masih dilakukan melalui pemerintahan desa.
Tidak menutup kemungkinan juga adanya oknum sehingga setoran PBB yang masih ke
kas daerah masih minim.
“Kami sarankan agar Bapenda melakukan inovasi menuju
era digital. Coba buat aplikasi khusus tentang PBB agar masyarakat bisa
langsung mengakses untuk mengetahui sudah membayar PBB atau belum. Ini juga
bisa mempersempit ruang jika ada oknum yang mengakibatkan minimnya PAD dari
PBB,” kata Anggi.
Ia menurutkan, pembaruan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga
perlu di tinjau kembali. Sebab, hal itu akan sangat mempengaruhi PAD dari
BPHTB.
Masih dikatakan Anggi, BPKAD juga harus lebih proaktif dalam
memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah (pemda) yang bisa menghasilkan
PAD.
“Kami juga minta BPKAD agar terus menggali potensi PAD
dari aset-aset pemda,” pungkasnya. (bbs/mhs)