Anggarannya dari Investor, Sudah Teken MoU Kerjasama
KARAWANG– Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok yang pembebasan lahannya sudah dilakukan beberapa tahun lalu, tidak lama lagi akan segera terealisasi. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Karawang dan PT Nikki Four, PT Nikki Four dengan PT BCP yang bertempat di Cafe Koffie Hier Grand Taruma pada Sabtu lalu. . Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang Asep Hazar menjelaskan, kesepakatan ini kemungkinan meliputi pelbagai bidang insfrastruktur yaitu infrastruktur kesehatan, pertanian, peternakan, dan lingkungan. “Jadi ini adalah kesepahaman dengan PT.BCP (sebagai investor), adapun dalam waktu dekat akan dibangun RSUD Rengasdengklok,” ujar Asep. Dijelaskan, rencana pembangunan RSUD Rengasdengklok ini diperkirakan akan menelan biaya hingga 300 miliar. Hanya saja dalam pelaksanaannya bukan berarti akan dikerjakan perusahaan tersebut, tetap harus melalui proses lelang terlebih dulu. “Untuk rencana dibangun, itu tergantung proses tender yang dilakukan, ini hanya komitmen saja bahwa investor ingin membantu Pemkab dalam pembangunan. Ini baru nota kesepahaman saja dengan PT. Nikki Four sedangkan PT. BCP sebagai investornya,” tandasnya. Kepada awak media, Direktur Utama PT. Nikki Four, Yuniati menerangkan kronologis perusahaan yang dipimpinnya tersebut kemudian memilih Karawang sebagai tempat investasi dari beberapa sektor yang potensial dan perlu dikembangkan. “Perusahaan kami memilih di Karawang karena ada beberapa sektor yang belum dikembangkan, karena melihat di wilayah Rengasdengklok belum adanya rumah sakit serta perbatasan juga dengan Bekasi. Tadi pun kita sudah berkomunikasi dengan Bupati Karawang kebanyakan rumah sakit adanya di kota,” ujarnya. Rencana pembangunan RSUD Rengasdengklok dijelaskan olehnya, karena Pemkab Karawang tidak memplotkan anggaran untuk kegiatan pembangunan. Maka dari itu kerjasama yang akan diajukan untuk pembangunan ini melalui sistem BOT (Build-Operate-Transfer), yang saat ini baru tahap nota kesepahaman, belum masuk kedalam pembahasan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan nantinya. “Karena saya dengar bahwa pemerintah daerah tidak ada di APBD dan menawarkan. Mungkin sebagai pilot project, kita akan ambil untuk kesehatan dulu karena memang ini lagi pandemi Covid-19. Untuk kesepakatan sendiri sudah antara PT. BCP dengan Pemkab Karawang, tadi kan sudah ditandatangani,” ungkap Yuniati. (red)