Berbanding terbalik dengan desa tetangganya, yaitu Desa Pasirjaya, yang mendapat kuota hingga 1.400 KPM di satu desa.
“Saya tidak protes pada Dinsos atau Kantor Pos. Yang jelas perlu penjelasan disini adalah para penyuluh yang mendata. Karena BST ini bukan pakai data sosial, tapi data update hasil pendataan para kelompok tani,” ketus Pjs Kades Pasirukem, Nurdin, di ruang kerjanya, kemarin.
“Kita sudah berulang kali menjelaskan pada masyarakat, tapi tetap saja, rasionalisasi dapat data 9 orang itu dari mana?,” kata PNS Kecamatan Cilamaya Kulon itu.
Baca Juga:Ke KIIC, Menaker Ngomong GPSNgebut RSUD Kepalang Janji di RPJMD
Sementara, Kepala Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Abdul Hakim menuturkan, dari 1.400 bantuan itu, baru terserap sekitar 50 persen kepada masyarakat. Pasalnya, lebih dari 700an KPM BST Pertanian, masih kendala dengan double data.
Tak hanya di Desa Pasirjaya, kata dia, di Desa Bayur Lor juga mengalami kendala serupa. Bahkan, jumlah double data disana, sebutnya, lebih dari 50 persen.
“Ya belum terserap semua karena kendala double data itu. Asumsinya kami ingin dibagikan sebelum idul adha. Tapi sepertinya tidak bisa,” katanya.
Kades yang beken dengan nama Saglak itu bilang, pihak pemerintah desa sangat berharap, agar BST Pertanian ini bisa diserap 100 persen oleh masyarakatnya yang membutuhkan.
“Inginnya segera dicairkan. Jangan ditunda-tunda lagi. Hasil rembukan kemarin Pos sudah oke. Kita tinggal menunggu rekomendasi dari Pemkab saja,” ujarnya. (*)