Syukron mengaku prihatin dengan kondisi ini. Di lapangan, ia mengaku kasihan melihat para KPM JPS Pemkab ini terus menanti dan bertanya-tanya pada pemerintah desa. Pasalnya, bansos dari pintu lain sudah cair berkali-kali. Sementara mereka baru satu kali. Itu pun nominalnya lebih kecil jika dibanding dengan bansos lain.
“Saya juga belum menerima gambaran sedikit pun, apakah bansos pemkab ini bisa cair berlanjut atau tidak?,” tandasnya.
Di sisi lain, salah satu warga yang terdata sebagai penerima JPS Kabupaten di Kecamatan Cilamaya Wetan, Muhammad Rohim mengaku iri ketika melihat tetangganya sudah mendapatkan bansos berkali-kali dari pemerintah.
Baca Juga:Buat Kerajinan, Sulap Limbah Jadi RupiahKalah Adu Penalti, Harus Puas Jadi Runner Up
Kata Rohim, hal itu membuat masyarakat lain yang belum menerima bansos tahap berikutnya, menjadi kecewa.
“Tetangga saya sudah 3 kali pak BLT Dana Desa itu. Terus lagi BST Pertanian kemarin Rp. 1,8 juta. Saya baru satu kali, itu juga cuma Rp. 300 ribu. Di mana keadilan ini pemerintah?,” ketusnya kesal.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Abdul Azis sempat menuturkan. Jika distribusi jaring pengaman sosial (JPS) tahap ke-2, akan dibagikan bulan Agustus 2020 ini.
Lambannya proses pencairan JPS dari dana refocusing anggaran APBD itu menuai polemik di lapangan. Jika sebelumnya kepala desa diberondong pertanyaan oleh warga penerima manfaat. Saat ini, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pun, tak luput dari teror masyarakat.
“Saat Bansos dari pintu lain sudah tiga bahkan empat kali di bagikan. JPS dari kabupaten justru baru satu kali. Jelas kalau penerima JPS kabupaten iri,” ungkap Ketua TKSK Cilamaya Wetan, Iwan Badarudin, kepada KBE, Minggu, (23/8) kemarin.
Disinggung soal dampak dari lambatnya pendistribusian bansos tersebut, Iwan mengaku, tak sedikit warga yang mendatangi rumahnya untuk menanyakan kapan JPS kabupaten akan dicairkan.
Tak hanya datang ke rumah, kata Iwan, tak sedikit warga yang bertanya via telpon dan pesan WhatsApp untuk menanyakan hal serupa.
Baca Juga:Gaduh Relawan Cellica Kokang SenjataPurwakarta Punya Mal Pelayanan Publik
“Bansos kabupaten itu cuma Rp. 300 ribu untuk dua bulan. Kenapa lambat? BST Pertanian saja sudah mau 4 kali. Nominalnya Rp. 600 ribu,” singgungnya.