KARAWANG-Rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang detail anggaran tahun 2021 telah selesai, Jumat (20/11) lalu. Hari ini, Senin (23/11/2020) pukul 13.00 WIB, rencananya akan digelar sidang paripurna pengesahan. Hal itu sesuai dengan jadwal waktu untuk bisa dievaluasi oleh Kemendagri. Terkait anggaran pendidikan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Ir. H. Abdul Hadi Wijaya M.Sc. menjelaskan, setelah melalui tahapan diskusi panjang, akhirnya, aspirasi para pengelola sekolah dan swasta untuk meningkatkan anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bisa terwujud. Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menyebut, tahun 2020, BPMU ini nilainya hanya Rp. 550 ribu per siswa per tahun. Namun di tahun depan (2021), jumlahnya naik menjadi Rp 700 ribu per siswa per tahun. “Pada saat pembahasan-pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran 2021, BPMU ini naiknya baru 50 ribu jadi Rp 600 ribu. Alhamdulillah dengan diskusi cukup panjang dalam tiga hari terakhir Rapat Banggar ini, angka yang bisa disepakati dan masih bisa disisihkan dari pendapatan-pendapatan yang ada di Pemprov, ketemunya di angka Rp 700 ribu per siswa per tahun,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ahad ini, Sabtu, (21/11/2020) kemarin. Gus Ahad sampaikan, BPMU ini menyangkut hampir 1,2 juta peserta didik, yang merupakan siswa SMA, SMK, SLB, MA swasta, ditambah MA Negeri, yang tersebar hingga pelosok Provinsi Jawa Barat. “Total nilai BPMU sebesar Rp. 909 miliar yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah non-negeri yang ada di Jabar,” ucap legislator asal dapil Purwakarta-Karawang ini. Gus Ahad mengungkapkan, kenaikan BPMU sebesar Rp. 150 ribu itu patut disyukuri. Apalagi, di tengah kondisi perekonomian yang kurang bagus sekarang ini. Menurutnya, hal itu merupakan realitas kesepakatan politik yang sudah tercapai. “Alhamdulillah meski kami tidak sepenuhnya puas tapi patut disyukuri. Inilah realitas kesepakatan politik yang hari ini bisa dicapai. Ini yang bisa saya laporkan kepada stakeholder pendidikan di Jawa Barat. Ya inilah fakta yang kita dapat, harus kita syukuri,” kata Gus Ahad.
Dirinya pun berharap, pada saat proses pencairan nanti, tidak ada masalah-masalah yang berarti. Sehingga, para siswa bisa cepat masuk ke sekolah-sekolah swasta, sesuai dengan proporsi jumlah siswa yang mampu ditampung sekolah tersebut.