Sudah lebih dari dua bulan, Kabupaten Karawang menyandang status zona merah penularan Covid-19 di Jawa Barat. Hal ini membuat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menetapkan status Siaga Satu untuk Kabupaten Karawang bersama dengan Kota Depok. Di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang semakin tinggi di Karawang, kinerja Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Karawang disorot oleh banyak pihak. Salah satunya Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya. Politis PKS yang akrab disapa Gus Ahad ini menyebut, sejumlah daerah di Jawa Barat termasuk Karawang, masih kurang tegas dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. Gus Ahad bilang, untuk penanganan Covid-19 ada tiga tahapan yang harus dilakukan. Diantaranya, promotif, preventif, dan kuratif. Sementara yang terjadi di Kabupaten Karawang saat ini, sebut Gus Ahad, hanya terfokus pada tahap kuratif. “Kalau kita sibuk menambah gedung, rumah sakit, penginapan, (untuk isolasi,red) itu masih kuratif. Saya melihat, promotifnya masih sangat-sangat lemah,” ujar Gus Ahad, kepada KBE, Kamis, (7/1/2021).
Melihat kondisi yang saat ini terjadi, kata Gus Ahad, harusnya Gugus Tugas Covid-19 Karawang lebih gencar melakukan promotif atau edukasi terhadap masyarakat. Tentang bahaya penularan Covid-19 terhadap kesehatan.
Di samping itu, menurut hasil perhitungannya. Tingkat kesadaran protokol kesehatan masyarakat Karawang masih sangat minim. Hanya sekitar 30 persen warga Karawang yang menggunakan masker, saat aktifitas di luar rumah.
Baca Juga:Guru Hingga Penjaga Sekolah Bisa Miliki RumahGiliran DPRD Kosongkan Gedung
“Edukasi ini perlu ditingkatkan. Selain itu, gerakan merangkul tokoh masyarakat untuk kampanye prokes ini juga penting. Karena kan, banyak warga kita yang mencontoh dari tokoh. Kita bisa rangkul mereka untuk demonstratif dan mengingatkan warganya untuk patuhi protokol kesehatan,” paparnya.
Gus Ahad melanjutkan, tingginya tingkat penularan Covid-19 di Karawang tidak semata-mata salah tim Gugus Tugas Covid-19. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat, bahwa melawan pandemi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Baik tokoh, warga biasa, dan pemerintah, diharuskan bergandengan dan gotong royong, untuk melawan virus korona.
“Selain edukasi, saya juga minta agar satgas lebih tegas,” tandasnya.