KARAWANG – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi menunjuk BKKBN sebagai penanggungjawab utama dalam program penanganan Stunting di Indonesia. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang, sebagai instansi dibawah naungan BKKBN pun. Tengah bersiap untuk menjadi nahkoda dalam penanganan stunting. Kepada KBE, Kepala Bidang Pengembangan dan Ketahanan Keluarga (PKK) DPPKB Karawang, Yudha Wisnu menuturkan, jauh sebelum pemerintah pusat menunjuk BKKBN untuk menangani stunting. DPPKB Karawang melalui kader-kadernya sudah gencar melakukan tindakan promotif dan preventif terhadap kasus stunting ini. Yudha mengatakan, sejak tahun 2019, DPPKB Karawang bersama Dinas Kesehatan dan seluruh instansi terkait. Sudah bergerak aktif menangani stunting. “Sudah tiga tahun kita bergerak dalam penanganan stunting. Sejauh ini kami fokus pada tindakan promotif dan preventif,” ujar Yuda kepada KBE, selasa (26/1/2021) di ruang kerjanya. Hasil kajiannya selama ini, salah satu penyebab terjadinya stunting ialah banyaknya kasus pernikahan dini. Selain itu, minimnya asupan gizi yang baik kepada ibu hamil. Juga jadi salah satu penyebab terjadinya kekerdilan pada anak. Hasil dari kajian itu, pihaknya pun memfokuskan program pada edukasi terhadap remaja, tentang bahaya pernikahan dini. Sementara, para kader KB di lapangan. Rutin menggelar kelas ibu hamil untuk sosialisasi gizi seimbang untuk ibu hamil. “Karena salah satu terjadinya stunting akibat pernikahan dini. Dan akan kecil kemungkinan terjadinya stunting. Apa bila asupan gizi saat ibu hamil ini cukup,” tandasnya. Sementara, Kasie Konseling dan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Yayan Sugih Harya menambahkan, jika DPPKB ditunjuk sebagai leading sektor penanganan stunting di Karawang. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan beberapa program khusus. Terhadap penanganan stunting ini. Selain sosialisasi yang akan dimulai melalui remaja. Dimana Duta Genre dan PIK-R akan menjadi ujung tombaknya. Pihaknya, sebut Yayan, mengaku akan memperbanyak kegiatan Akademik Keluarga Jabar Juara (AKJJ) pada 1.000 hari pertama kehamilan (HPK) terhadap ibu hamil. “Duta Genre dan PIK-R akan jadi konselor remaja. Tugas mereka mempromosikan tagline 21-25 keren,” kata Yayan. “Sementara kader KB akan memperbanyak kegiatan AKJJ 1.000 HPK. Untuk memberi pemahaman terhadap ibu hamil,” imbuhnya. Dengan cara seperti itu, menurut Yayan, angka stunting di Karawang bisa ditekan dengan maksimal. Karena dua faktor terjadinya stunting ini, berhasil disentuh dalam kegiatan edukasi yang baik. “Jadi nantinya, kegiatan pencegahan stunting di Karawang bukan dari ibu hamil. Tapi pada saat mereka masih remaja,” tandasnya. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menargetkan BKKBN menekan angka stunting di Indonesia hingga 14 persen. Selambat-lambatnya pada tahun 2024 mendatang. Sementara, berdasarkan data Kementrian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), angka stunting di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 27,6 persen. Angka ini juga diperkiraan mengalami kenaikan di tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga, untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 nanti. Setiap tahun, BKKBN, harus bisa mencapai target penurunan angka stunting sebesar 2,7 persen. (wyd/rie)
DPPKB Karawang Siap jadi “Nahkoda” Stunting
