Ihsanudin M.Si, Anggota DPRD Jabar
BANDUNG– Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ihsanudin M.Si, mengapresiasi sekaligus memberi catatan atas upaya Pemprov Jabar yang menjadi salah satu daerah penggerak pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
Ihsanudin mengingatkan Pemprov agar pemulihan ekonomi di
daerah ini tidak menimbulkan atau bahkan melahirkan ketimpangan baru di bidang
pembangunan.
Anggota dewan dari Dapil Karawang-Purwakarta ini menekankan Pemprov agar melakukan akselerasi
pemulihan ekonomi bersama dinas-dinas terkait dan pemerintah kabupaten/kota di
Jawa Barat secara merata dan berkeadilan. “Jangan ada ketimpangan pembangunan
baru seperti yang selama ini masih terjadi,” ungkapnya.
Baca Juga:Hadiri Ospek Kempaka, Ini Pesan Ketua Komisi II DPRD Jabar untuk Mahasiswa KarawangAsosiasi HRD-GA Karawang Turun Langsung Bantu Warga Terdampak Bencana
Agar pemulihan ekonomi berjalan adil dan tidak ada
ketimpangan, Ihsanudin menyarankan Pemprov Jabar melakukan refocusing tugas
prioritas antara lain pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kerakyatan
lainnya, dan pengentasan kemiskinan.
Pemprov Jabar, tambahnya, dapat memacu kebangkitan ekonomi
dengan mendorong sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pemulihan UMKM dan
sektor pariwisata.
“Tiga sektor ini memiliki dampak ekonomi dan dampak
sosial besar, mendongkrak pendapatan dan peningkatan daya beli
masyarakat,” kata Ihsanudin.
Ia juga menjelaskan, dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat
begitu terasa di semua sektor. Antara
lain terhadap eksistensi para pelaku UMKM. Karenanya Ihsanudin meminta
pemerintah lebih care pada penyelematan nasib UMKM yang terdampak resesi
ekonomi saat ini.
Dijelaskan, hasil Survei UNDP tergambar bahwa UMKM mengalami kesulitan
keuangan akibat terdampak pandemi Covid-19.
“Ada tiga dampak utama yang dirasakan pelaku UMKM, yakni
kesulitan untuk membayar utang, membayar biaya tetap seperti sewa tempat, dan
yang terakhir kesulitan pembayaran gaji karyawan,” ungkapnya.
Kebanyakan pelaku UMKM, tambahnya, merasakan dampak yang
negatif dari sisi omzet penjualan, laba, aset, dan juga penurunan jumlah
karyawan. Penurunan jumlah karyawan ini terjadi untuk semua tipe jenis usaha
kecuali kelompok mikro, sebab usaha mikro jumlah karyawannya tidak terlalu
banyak.
Baca Juga:Grand Taruma Commercial, Mahakarya Terbaru Agung Podomoro Land di KarawangPersiapan Kota Cikampek Diusulkan dalam RPJMD Karawang 2021-2026
“Selanjutnya, UMKM juga kesulitan untuk mendapatkan bahan
baku produksi. Dan merasakan adanya kenaikan dan harga harga bahan baku
sehingga sulit mereka berproduksi. Lalu, sebagian besar permintaan produk UMKM juga sangat menurun