PEMKAB MINTA REFOCUSING LAGI, KETUA DPRD SINGGUNG PERENCANAAN ANGGARAN TAPD TAK MATANG
KARAWANG- Pemkab Karawang terkesan tak matang menyusun anggaran program kerja, khususnya yang berkaitan dengan anggaran biaya tidak terduga (BTT) yang jadi pos anggaran penanganan dan pengendalian covid-19. Dampaknya, banyak kegiatan program kerja yang terhambat buah dari tidak matangnya menyusun anggaran di APBD 2021. Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar dibuat kesal dengan pernyataan Sekda Karawang Acep Jamhuri yang menuturukan tahun ini bakal tetap ada refocusing anggaran. Hal ini lantaran, anggaran BTT yang disiapkan sebanyak Rp 50 M untuk penanganan covid-19 tahun 2021 jumlahnya baru pada awal Maret ini hanya tersisa Rp 2 M. Padahal, Pendi kepada sejumlah awak media telah menuturkan tahun ini takkan ada refocusing anggaran lantaran sudah ada anggaran BTT yang disiapkan Pemkab Karawang untuk penanganan covid-19. Pendi menilain Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak matang menyusun anggaran, harusnya tahun ini sudah taka da lagi refocusing anggaran. Sebagai gantinya, harusnya kata dia, Pemkab Karawang menyiapkan nominal anggaran di BTT yang cukup. Saat ini, baru menginjak bulan ketiga tahun 2021, anggaran BTT hampir habis mengartikan Pemkab Karawang dalam hal ini TAPD tidak matang menyusun dan merencanakan anggaran. ”Seolah-olah TAPD kurang dalam perencanaannya kan sudah jelas covid ini belum berakhir,” kata Pendi kepada KBE, Senin (1/3/2021) malam. Pendi menerangkan,tahun lalu wajar jika di tengah jalan ada refocusing anggaran lantara pandemi datang dan menyebar mendadak. Sehingga saat itu pemerintah pusat pun mengeluarkan kebijakan yang menjadi dasar pemerintah daerah mengatur ulang pos anggaran kerja untuk dialokasikan ke anggaran penanganan pandemic pada pos anggaran biaya tidak terduga (BTT). Tapi berbeda dengan tahun ini, Pemkab harusnya bisa merencanakan anggaran dari awal berapa yang dibutuhkan untuk penanganan pandemic, sehingga menjadi jelas berapa anggaran yang digunakan untuk pos program kerja lain di dinas-dinas. Jika kembali refocusing, konsekuensinya, program kerja dinas-dinas yang terhimpun di rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang sudah dibuat kembali terhambat dengan adanya alih pos anggaran secara mendadak. “Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tapi kalau di 2020 ada refocusing itu wajar karena covid datang setelah APBD kita disahkan makanya turun permenkeu dan Permenkes sebagai konsideran refocusing. Nah kalau 2021 masih butuh dana covid berapa pun itu harusnya sudah dituangkan dari awal APBD 2021 dan masuk di RKPD sehingga pas ketok palu semuanya sudah ok,” kata dia. “Ya kalau direfocusing otomatis RKA OPD jadi keganggu karena harus diubah,” timpalnya. Sebelumnya Sekda Karawang, Acep Jamhuri menuturkan anggaran BTT yang diajukan TAPD hanyalah sampai Maret jumlahnya Rp 50M. Saat ini sudah terpakai Rp 48 M dan tersisi Rp 2 M. “Usulan anggaran BTT kita sampai bulan Maret itu untuk pembayaran hotel (isolasi Covid-19), pembayaran nakes, pembelian obat-obatan dan termasuk makan-minum para petugas, ,” ucap Acep. Acep juga mengungkapkan, sebenarnya usulan dana penanganan dan pengendalian covid-19 Pemkab Karawang yang diajukan Dinas Kesehartan jumlahnya Rp 185 miliar. Ia kepada awak media belum menjelaskan kenapa pada akhirnya di BTT anggaran yang diusulkan hanya Rp 50 M. “Kami akan memikirkan skenarionya seperti apa nanti, yang penting hotel yang sudah dipakai, Nakes yang bekerja, dan insentif itu harus dibayar dulu sampai bulan Maret,” pungkas Acep. Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar, menyebut, APBD di tahun anggaran 2021 tidak ada lagi refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid-19. Ia menjelaskan, APBD TA 2020 lalu terpaksa dilakukan refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, karena BTT yang disiapkan hanya Rp 5 miliar. Sehingga saat itu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD melakukan pengalihan anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid-19. “Tahun ini sudah kita siapkan BTT Rp50 miliar. Kenapa tahun kemarin ada refocusing, karena BTT hanya 5 miliar,” ujarnya yang juga Sekretaris DPC Demokrat Karawang ini. (bbs/mhs)