DISENTIL LAMBAN URUS SAMPAH, TAPI MINTA ANGGARAN DITOLAK
KARAWANG- Dinas Lingkungna Hidup dan Kebersihan (DLHK) merasa serba salah soal langkah memberskan sampah pasc-banjir. Di satu sisi kinerjanya disentil habis-habisan Sekda Karawang, Acep Jamhuri. Di sisi lain, saat meminta anggaran justru ditolak mentah-mentah oleh Acep. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Kadis LHK) Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan menuturkan sebelumnya ia mengajukan pengalokasian dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran (TA) 2021 tanggap darurat banjir guna menangani sampah pasca-banjir. Namun saat diajukan, Acep langsung menolaknya. “Ari taeun kudu cepet bersih wae sampah pasca banjir, minta tambahan anggaran teu dibere. (Katanya harus cepat bersih terus sampah banjir, tapi minta anggaran tidak dikasih),” celoteh Wawan kepada awak media, senin (8/3/2021). Wawan menuturkan, saat ini DLHK Karawang mengalami kendala keterbatasan jumlah armada truk sampah. Pengajuan anggata BTT sedianya akan ia gunakan untuk menyewa armada truk tambahan. Tujuannya pun telah ia sampaikan kepada Acep. “Sudah mengajukan tambahan biaya untuk sewa 10 truck selama 7 hari melalui dana BTT tanggap darurat banjir, tapi hal itu tidak dikabulkan sama Sekda,” beber Wawan. Jumlah pengajuan itu, padahal kata dia tidaklah besar. Sekitar Rp 59 juta untuk menyewa 10 armada truk sampah selama tujuh hari. Dengan ditolaknya pengajuan anggaran, konsekuensinya kata dia, pengangkuta sampah dampak banjir tidak akan bisa cepat. “Artinya, masih kata Wawan, terkait pengangkutan sampah pasca banjir yang saat ini banyak menumpuk dan banyak dikeluhkan, dikarenakan adanya faktor keterbatasan armada truck sampah yang dimiliki oleh DLHK Karawang yang dirasa masih kurang optimal. Saat ini, penuturan Wawan DLHK Karawang memilik 55 unit armada truk sampah, dan hampir setengahnya berusian lebih dari 7 tahun, bahkan sebagiannya lagi sudah tak layak pakai. “Sudah dibantu Citarum Harum dan Dinas PUPR, masih saja banyak yang belum terangkut, minta tambahan sewa truk tidak sama diaac sekda,” sesalnya lagi. Tak ayal, tumpukan sampah di TPS yang berserakan dan membludak itu, terus dikeluhkan masyarakat Karawang kepada pihaknya yang menangani permasalahan sampah di Karawang. “Semua titik sama saja, pasca banjir sampahnya membludak. Kendaraan truk tidak ada penambahan kendati pihak kami sudah dibantu dengan adanya penambahan tiga truk dari Citarum Harum dan 2 truk dari Dinas PUPR Karawang, tapi tim kami di lapangan masih harus keroyokan dengan kondisi sampah yang membludak pasca banjir ini,” ungkapnya. Sebelumnya, Sekda Karawang, Acep Jamhuri menyentil habis-habisan kinerja DLHK di bawah kepemimpinan Wawan gegara lamban membersikan sampah di saluran drainase. Akibatnya, hanya diguyur hujan beberap jam saja, jalanan di perkotan langsung terendam air yang lumayan tinggi.. “Yang pertama curah hujan sangat tinggi, sehingga ruas jalan kota terendam banjir. Kedua drainase-drainase banyak yang tersumbat sampah, baik drainase di perkotaan maupun di sipon KW 6 yang belum diangkat oleh Waker dan Dinas terkait yang mengangkut sampah,” kata Sekda, saat meninjau langsung pengangkutan sampah di Sipon KW 6 bersama Dinas PUPR, BPBD dan Bappeda. Sekda merasa heran lantaran menurutnya, dinas sudah dikasih anggaran untuk bekerja sudah ada. “Ya, permasalahannya tidak tahu-lah, padahal anggarannya ada di sana (DLHK, red), hanya skenario anggarannya harus bagaimana ke depannya,” kata Sekda. Menurut Sekda, seharusnya DLHK dengan anggaran yang ada harus bisa menggunakan secara fleksibel, ketika terjadi ha-hal yang sangat urgen terkait penanganan sampah. “Tidak mengandalkan, seperti halnya anggaran ini untuk A, anggaran ini untuk B, jangan seperti itu. Tetapi harus bisa fleksibel agar bisa melayani masyarakat dan termasuk masyarakat juga tidak membuang sampah sembarangan,” timpal sekda. Selain itu, Sekda juga meminta DLHK bisa mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak membuang sampah sembarangan, supaya memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. “Harus bisa memberikan edukasi dan sosialiasi supaya masyarakat juga punya tanggung jawab untuk membenahi lingkungan. Diantaranya drainase, biar tidak ujung-ujungnya pemerintah lagi yang disalahkan,” kata Sekda. Disinggung kurangnya armada pengangkut sampah di DLHK, Sekda menjelaskan, jika sebenarnya DLHK bisa berkolaborasi dengan Dinas PUPR. “Sebenarnya armada angkut itu bisa kolaborasi dengan Dinas PUPR, karena ada armada yang tidak digunakan. Ya bisa juga dengan sistem sewa, tetapi yang terpenting action-nya dulu, action pasca banjir seperti apa. Jadi tidak harus menunggu anggaran. Kalau anggaran tidak direalisasi kan susah, dan mau ngambil dari anggaran BTT juga sudah mau habis,” kata Sekda. “Artinya anggaran yang ada dimaksimalkan. Kemudian juga membangun kolaborasi dengan Dinas PUPR. Jadi jangan melihat materi, tetapi berpikir bagaimana mencari solusi dengan biaya seminim mungkin, dan buktinya hari ini selesai, banjir di ruas jalan kota sudah mulai surut, ” pungkasnya. (bbs/mhs)