Selanjutnya ia membeberkan bahwa dalam kurun waktu 1 bulan per hotel menghabiskan anggaran sebesar 50-60 juta. “Hotel Grand Kenari, Gran Muri, dan Grand Merak itu perhari habiskan anggaran 13 Juta satu hotel, sebanyak 45 kamar per hotelnya, ditambah per-hari 100 ribu perorang untuk makanannya,” jelasnya.
“Kalau di Hotel Karawang Indah dan Hotel Pangestu 650 ribu single bed dan 800 ribu double bed, sedangkan Grand Citra 700 ribu dan 800 ribu,” ungkapnya
Adapun total hutang yang harus dibayarkan dari bulan Januari sampai Februari 2021 sebesar Rp. 10.718.150.000
“Untuk Hotel Grand Kenari sebesar 1.066.800.000, Hotel Grand Muri 1.108.300.000, Hotel Grand Citra 207.700.000, Hotel Karawang Indah 4.965.700.000, Hotel Grand Merak meski kita tidak lagi menggunakan hotel tersebut kami masih tetap punya hutang 1.018.700.000, Hotel Grand Pangestu 2.350.950.000,” beber Nanik.
Nanik terus membeberkan bahwa biaya hotel tersebut di luar dari biaya untuk pembayaran Honor Nakes dengan gambaran kasarnya satu bulan menghabiskan 350.000.000
Selanjutnya, dr. Nanik Djokjana berani menjamin bahwa tidak ada pegawai Dinkes yang menikmati uang cashback penyewaan hotel.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang saat rapat hearing, jika penggunaan anggaran pada Tahun 2020 lalu untuk sewa hotel isolasi Covid-19 tidak ada Cashback seperti polemik dalam pemberitaan. Terlebih telah dikonfirmasi langsung oleh pihak BPBD dan Inspektorat.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep ‘Ibe’ Syarifudin menyebut memang ada kelebihan bayar lantaran miskomunikasi dinas dengan salah satu hotel pada saat itu senilai Rp.50 Juta. Namun, sudah dikembalikan ke kas daerah. Jadi, kata dia bukan dikembalikan ke SKPD atau oknum Anggota DPRD, sehingga hal itu jelas tidak bisa dikategorikan sebagai cashback fee.
“Tadi pihak Dinkes kemudian DPKAD pun mengamini bahwa untuk tahun 2021 itu belum dibayarkan. Kalau tidak salah sebesar sekitar Rp.10,7 Miliar dari 6, 7 sampai 8 hotel yang digunakan untuk tempat isolasi,” ujarnya. (bbs/mhs)