“Menurut format, DPRS harus evaluasi persoalan kewajiban mereka terkait persoalan pelantikan wakil bupati hang sudah diparipurnakan pemilihannya. Baru ketika itu sudah, baru gelar pemberhentian bupati dan pengangkatan bupati definitif,” katanya.
“Jangan terburu-buru tetapkan plt. Kita tidak butuh plt, kita butuh bupati definitif dan wakil yang sudah ditentukan karena sudah jadi tanggung jawab DPRD untuk menjaga marwah mereka, karena sudah melaksanakan pemilihan,” sambung tokoh masyarakat Bekasi ini. (bbs/mhs)