JATAH BELASAN MILIAR DUIT ‘PI’ TAK JELAS DIGUNAKAN APA
Pemkab Karawang mulai ‘mendandani’ lagi BUMD Petrogas yang dalam beberapa tahu belakangan sama sekali tak terdengar alias hidup segan mati tak mau. Di saat yang sama, sejauh ini duit jatah hak partisipasi dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang mengelola Wilayah Kerja (WK) Baru yang jumlah tiap tahunnya belasan miliar tak jelas dipergunakan apa. Upaya pendadandani Petrogas kini dimulai dengan mulai dibahasnya Perda badan hukum Petrogas. BUMD yang dititah untuk mengelola potensi kekayaan gas bumi di Karawang ini, akan ditentukan nasibnya ke depan berbentuk perusahaan umum daerah atau perseroda sesuai amana PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi saat diwawanacara KBE menyebut perda ini merupakan usulan dari pihak eksekutif. Yang artinya, niatan awal mendandani Petrogas juga muncul dari ekskutif. “Ini usulan ekskutif. Bukan inisiatif legislatif,” kata dia. Pria yang biasa disapa Derus ini menuturkan selama ini Petrogas memang sama sekali tidak terdengar dan cendrung dibiarkan begitu saja. Ia berharap pembentukan pansus raperda Petrogas menjadi upaya awal membenahinya. “Kami dari Komisi II berkomitmen fokus membenahi semua BUMD yang potensial. Termasuk salah satunya petrogas. Kalau melihat potensi, memiliki potensi sangat luar biasa. Bisa menjadi sumber PAD sangat signifikan selama nanti pengelolaanya profesional,” kata dia. “Kemarin petrogas ini ada gak pernah muncul, gak pernah ada informasi, tapi meskipun begitu fakta hukumhya kita punya.,” timpalnya. Sekadar informasi, pada tahun 2015 lalu, jajaran direksi Petrogas sata itu sempat dibekukan oleh Pemkab Karawang karena kinerja Petrogas dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan. Kegiatan jajaran direksi perusahaan daerah itu juga dihentikan sampai evaluasi yang dilakukan Pemkab Karawang selesai. Empat tahun setelahnya, pada tahun 2019, tiba-tiba Petrogas Karawang mendapat angina segar berupa participating interest (PI) atau hak partisipasi dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang mengelola Wilayah Kerja (WK) Baru senilai Rp 14 miliar. Di saat yang sama, saat itu bupati menerbitkan peraturan bupati nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.