KARAWANG- Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perumda Petrogas Persada DPRD Kabupaten Karawang memilih Blora menjadi daerah terakhir yang dikunjungi untuk melakukan kunjungan kerja. Blora dinilai memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang energi yang keuangannya sehat.
Inti dari isi raperda itu nantinya bakal memutuskan bentuk satatus perusahaan apakah menjadi perumda atau perseroda. Dua ‘jenis kelamin’ perusahaan plat merah yang punya dampak yang dan aturan main yang berbeda dalam menjalankan perusahaan.
Hal ini juga menjadi upaya awal Pemkab Karawang mulai ‘mendandani’ ulang BUMD Petrogas yang dalam beberapa tahu belakangan sama sekali tak terdengar alias hidup segan mati tak mau
Ketua Pansus Raperda Petrogas Persada DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi mengatakan, sebelum bertolak ke Blora, pihaknya telah lebih dahulu mengunjungi PT Subang Energi Abadi (SEA) di Subang, dan PT Migas Hulu Jabar (MHU) dan PT Migas Hulu Jabar (MHU) ONWJ di Kota Bandung. Kunjungan rombongan pansus ke PT Blora Petra Energi (BPE) dan PT Blora Petra Hulu (BPU) merupakan agenda kunjungan kota yang ketiga.
“Dari tiga daerah yang kami kunjungi, BUMD (bidang energi) nya berbentuk perseroan,” ujarnya saat berkunjung ke DPRD Kabupaten Blora, kemarin (26/8).
Derus, sapaan akrab Dedi Rustandi menyebut, dari tiga daerah yang dikunjungi BUMD (bidang energi) nya dapat berjalan dengan cukup baik dan terus berkembang. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga membantu keuanga daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan.
“Kami juga berharap pasca Raperda ini diparipurnakan Petrogas Persada Karawang bisa berkembang seperti BUMD-BUMD yang kami kunjungi, baik di Subang, Bandung juga Blora,” ungkap dia.
Masih kata Derus, Kabupaten Blora memiliki dua BUMD yang bergerap di bidang energi, yaitu PT BPE dan BPH. Dua BUMD tersebut memiliki jalur tugas berbeda, yang mana PT BPU khusus bergerak terkait dengan Partisipasi Interest (PI) saja.
“PI di Kabupaten Blora sangat luar biasa, yaitu mencapai Rp.250 miliar pertahun, karena memang potensinya juga sangat luar biasa. Kalau untuk Karawang mungkin cukup satu BUMD saja, belum perlu dijadikan dua BUMD,” kata dia.