Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Karawang dari Fraksi PDIP, Natala Sumedha mengatakan, selama ini DPRD Karawang sering berkoordinasi dengan PT LKM, namun PT LKM tidak pernah terbuka. Padahal DPRD Karawang terutama Komisi II merupakan mitra BUMD.
Seandainya PT LKM terbuka sejak awal, bukan tidak mungkin masalah di tubuh LKM bisa selesai. “Karena dengan adanya keterbukaan, kami bisa membantu PT LKM melalui rapat dengan dinas atau dengan pemegang saham PT LKM agar masalahnya menemui titik temu,” kata Natala.
Natala meminta PT LKM menjalankan apa yang jadi keputusan dalam hearing. Tindaklanjut dari jajaran manajemen PT LKM ini penting karena dewan berharap BUMD di Karawang bisa sehat dan maju. “Kalau sehat dan maju bisa mensejahterakan masyarakat Karawang.”
Baca Juga:Mahasiswa Desak Gubernur Copot Pj BupatiSakit Hati Pacarnya Sering Diejek Mantan Istri, Kakek Usia 63 Tahun di Pedes Bunuh Romlah
“Sesuai janji PT LKM, mereka akan menyiapkan data. Data ini akan kami bantu dorong ke Pemkab sebagai pemegang saham. Dari sana akan muncul keputusan penyelamatan PT LKM, salah satunya melalui langkah merger dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat),” sambung Natala.
Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi mengatakan, permasalahan di tubuh LKM perlu waktu untuk diselesaikan. Ada proses yang perlu dijalani agar permasalahan bisa beres. Untuk itu, DPRD Karawang akan membawa pembahasan mengenai PT LKM ke rapat-rapat Komisi II. Masalah yang akan dibahas salah satunya adalah potensi kerugian negara yang bersumber dari piutang tidak tertagih.