Menggelembungnya angka kemisikinan ekstrem di Kabupaten Karawang disinyalir akibat pendataan bansos yang ugal-ugalan selama pandemi covid-19. Pemerintah memunculkan istilah: miskin baru (misbar) dan warga berbondong-bondong mendaftar demi kebagian kucuran bansos.
Sebanyak 25 kepala desa di 5 kecamatan yang masuk dalam daftar miskin ekstrem di Kabupaten Karawang, mengaku kaget dan tak percaya jika desa yang mereka pimpin tiba-tiba disorot oleh pemerintah pusat. Para kepala desa ini semakin terkejut saat tahu data yang dipegang oleh pemerintah pusat begitu besar.
Selain sudah diragukan oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, data yang dipegang pemerintah pusat itu juga dengan tegas dibantah oleh para kepala desa yang masuk dalam daftar tersebut. Mereka mengaku, kemiskinan di desanya memang ada. Namun tidak masuk dalam kategori ektrem atau bahkan sampai sebanyak itu.
Usut punya usut, besarnya angka kemiskinan yang terjadi di Karawang disinyalir terjadi karena banyaknya jenis bantuan sosial (Bansos) yang diterima masyarakat desa selama Pandemi Covid-19. Istilah miskin baru atau Misbar yang biasa digunakan pemerintah pada saat itu, membuat warga berondong-bondong mendaftar ke kantor desa dan mengaku sebagai warga misbar. Hal itu dilakukan agar keluarga mereka mendapat bantuan dari pemerintah.
Kepada KBE, Kepala Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Warja mengungkapkan, jumlah hak pilih dalam Pilkades yang digelar tahun 2020 lalu hanya 4.600-an orang. Sementara, jika di rata-rata angka kemiskinan di masing-masing desa tersebut mencapai 4.200-an orang. Artinya, tidak mungkin lebih dari 90 persen keluarga di Desa Kiara mengalami kemiskinan ektrem. Menurut Warja, data tersebut kemungkinan besar sumbernya dari bantuan sosial yang menjamur di tahun 2020 lalu.
“Tahun 2020 itu di catatan kami hanya ada 1.200 warga yang mendaftar dan mengaku sebagai keluarga misbar. Data itu kami salurkan ke pemerintah melalui dinas sosial, dengan harapan mereka bisa mendapat bantuan sosial,” ungkap Warj kepada KBE, kemarin (4/10) di ruang kerjanya.
Warja mengakui, jika Pemdes Kiara menampung seluruh aspirasi warga desa yang saat itu mengaku sebagai misbar karena dampak pandemi. Meski pun pantauan pemerintah desa waktu itu, mereka tidak tergolong miskin. Bahkan, disebut-sebut ada warga yang secara ekonomi mampu tapi mendaftar juga sebagai misbar.