“Waktu itu, ibu-ibu bilang keluarganya di sebut miskin juga tidak apa-apa. Yang penting mereka dapat bantuan,” kata Warja.
Ia tak menyangka, jika data yang digunakan pemerintah untuk bantuan sosial itu akan berakhir seperti ini. Menjadikan Desa Kiara masuk dalam daftar kemiskinan ektrem yang ada di Kabupaten Karawang.
“Jadi kepala desa saat itu sangat dilema, memperbaiki data warga miskin takutnya bantuan sosial berkurang. Tapi dibiarkan malah jadi seperti ini,” keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Pasirjaya, Abdul Hakim alias Saglak. Kades yang identik dengan kupluk sunda ini menyebut, jika data yang dipegang pemerintah pusat itu tidak valid. Karena tidak dibarengi dengan cek and recek di lapangan alias asal tembak saja.
Saglak bilang, dengan tegas di hadapan Bupati Karawang saat rapat kemarin, dirinya membantah data yang di pegang pemerintah pusat. Apa lagi, indikator kemiskinan ektrem yang jumlahnya ada 14 itu. Sama sekali sudah tidak bisa ditemukan di Desa Pasirjaya.
“Indikatornya kan tidak memiliki rumah, atau tinggal di rumah bilik. Memang masih ada rumah bilik di desa kami, tapi jumlahnya tidak sebanyak itu. Bahkan, setiap tahun ada rumah bilik yang dibangun dari program Rutilahu,” kata Saglak.
“Terus juga penghasilan di bawah Rp. 80 ribu, itu hampir tidak ada di desa ini. Kuli bangunan saja sudah Rp. 120 ribu sehari. Kuli tani juga Rp. 150 ribu sehari. Jadi dikatakan miskin ektrem itu bagaimana?,” ujarnya, kesal.
Saglak bilang, usai rapat dengan Bupati kemarin. Para kepala desa ini diberi tugas untuk melakukan validasi data dari pemerintah pusat. Masing-masing diberi waktu satu minggu untuk bisa menyandingkan data real di lapangan dengan data pegangan pemerintah pusat.
“Dikasih tugas satu minggu buat validasi, sebelum satu minggu juga sudah beres, karena memang jumlah warga miskin tidak sebanyak itu,” pungkasnya. (wyd/mhs)