“Khusus Plaza Cikampek sedang kita lakukan progres report, penagihannya akan kita serahkan ke pengacara negara,” tegasnya.
“Sekarang semua pasar sudah mendapat teguran, dan rata-rata sudah teguran ke tiga semua,” imbuhnya.
Masih kata Suroto, sebenarnya pihak Disperindag Karawang sudah berulang kali melakukan proses penagihan retribusi tersebut. Hanya saja, para pengelola Pasar BOT ini memiliki banyak alasan untuk tidak membayar tepat waktu. Kata Suroto, alasan mereka sangat beragam. Mulai dari pandemi hingga masih adanya perselisihan antara pengelola pasar sebelumnya.
“Seperti di Pasar Cikampek 1, sampai sekarang masih terjadi perselisihan antar pengelola. Pasar Cilamaya Baru alasannya baru selesai di bangun belum ada pemasukan. Kalau Pasar Rengasdengklok memang masih progres, sebelumnya sudah alasan karena pandemi,” jelasnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari sudah mewanti-wanti Pemkab Karawang terhadap proses BOT pembangunan pasar-pasar tradisional di kota pangkal perjuangan.
Pria yang biasas disapa Jimmy ini sudah memprediksi jika sirkulasi investasi dengan sistem BOT ini tidak akan membawa keuntungan untuk Pemkab Karawang. Hal tersebut kini sudah terbukti dengan mandegnya retribusi dengan piutang sampai miliaran rupiah.
“Kalau di BOT-kan pihak ketiga kalau sudah selesai ya, sudah kabur begitu saja. Bodo amat retribusi mau masuk atau tidak, saluran macet atau tidak, Tapi kalau melalui koperasi maka koperasi akan menjalankan dengan baik,” ungkap Jimmy, dua tahun lalu.
“Karena semua pengusaha yang melakukan BOT itu tidak punya modal sendiri dan pasti pinjam ke Perbankan, dan Mana BOT yang sukses di Kabupaten Karawang,” tanyanya.
Sebelumnya juga, KBE sudah berusaha menghubungi para pengusaha pengelola Pasar BOT di Karawang untuk menanyakan kendala pembayaran retribusi ini. Namun hingga berita ini ditulis, tak ada satu pun pengusaha pengelola Pasar BOT yang menjawab. (wyd/mhs)