“Kalau kita _tracing_penyebarannya bertambah karena lalu lintas. Lalu lintas yang kemudian sudah kita optimalkan, cek poin kerja sama dengan kepolisian. Masih tetap kan datangnya jam 1 malam kemudian ke jalur alternatif kita susah mengecek semuanya. Nah penularan ini memang dari lalu lintas yang masih tetap terus berjalan,” ujarnya.
Arifin menambahkan, untuk membantu petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota yang jumlahnya masih sedikit, pihaknya akan menurunkan tim dan dokter hewan dari provinsi serta dari asosiasi dokter hewan.
“Kita akan bikin para petugas kesehatan walaupun ada pos kesehatan hewan di masing-masing kabupaten/ kota, kemudian kita turunkan juga teman-teman dokter hewan dari provinsi kerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, ada delapan komisariat di Jabar kita turunkan untuk membantu temen-temen karena dokter hewan di kota/kabupaten sedikit,” tuturnya.
Baca Juga:Terobosan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”, Jabar Tes PCR Gratis Calon Jemaah HajiJabar Susun Strategi agar Lonjakan Wisatawan Gairahkan UMKM
“Kita perbantukan juga melalui turun ke lapangan, melalui mengedukasi dan juga untuk melihat hewan seperti apa yang sehat karena gejala klinisnya sangat gampang,” tambahnya.
Divisi PKP Pertanian dan Ketahanan Pangan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat Rochadi Tawaf menegaskan, meski kematian yang disebabkan PMK di Jabar rendah, namun mengancam produktivitas sapi terutama pada sapi perah yang bisa berkurang menjadi 25 persen.
“Langkah cepat untuk memotong rantai penularan akibat PMK dengan stepping out atau potong paksa. Saya harap ada biaya dari pemerintah untuk tanggap darurat pengganti stepping out, apalagi jumlah sapi yang tertular masih sedikit,” kata Rochadi.
Sementara itu, Kepala Balai Veteriner Subang Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh. Sodirun mengimbau kepada masyarakat yang akan membeli hewan ternak untuk kurban, agar membeli hewan ternak yang sudah memiliki sertifikat kesehatan hewan dari instansi terkait.
“Masa inkubasi PKM ini 2-14 hari, bisa saja saat kita beli masih terlihat sehat. Jadi pastikan saja masyarakat yang akan beli harus ada surat keterangan kesehatan hewan, itu bukti otentik bahwa hewan itu dari daerah asal yang sehat,” katanya. (red)