KARAWANG – Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang menjadi komitmen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menyelesaikan proyek stategis dalam pemulihan ekonomi, dianggap tak berjalan maksimal alias memble.
Hal itu seiring temuan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar saat sidak langsung proyek Rutilahu di Desa Karangmulya, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, kemarin (21/9)
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady menegaskan bahwa pada awalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) tertera ada 100.000 unit Rutilahu dalam 5 tahun kepemimpinan pertama gubernur Jabar.
Baca Juga:Operasi Zebra Dimulai, Biasakan Tertib Berlalu Lintas130 Ribu Kehilangan Hak Pilih
Namun dalam RPJMD ada perubahan, sehingga tidak ada lagi sementara hingga sampai saat ini program Rutilahu baru terealisasi sebesar 84.000 unit.
“Kita sudah melihat 2 unit rumah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, awalnya di RPJMD lama tertera ada 100 ribu unit Rutilahu dalam kepepimpinan pertama gubernur namun ada perubahan. Dalam RPJMD bahwa angka itu hilang padahal baru terelisasi 84 ribu unit padahal masih ada hutang 16 ribu unit program Rutilahu ” ungkap dia.
Artinya, sambung Daddy, masih banyak masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan program Rutilahu. Sehingga dirinya akan mendorong untuk tahun 2023 ini untuk mendapatkan 10 ribu unit Rutilahu bisa direalisasikan.
“Jadi tahun 2023 nanti, komisi IV akan mendorong agar bisa di realisasikan di angka 10 ribu unit di KUAPPAS yang sudah diketok semoga bisa terwujud,” ujar dia.
Kabupaten Karawang mendapat bantuan dari Pemprov Jabar untuk perbaikan 400 rumah yang tersebar di 20 desa 18 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 20 juta setiap unitnya. (bbs/mhs)