Menurut dia, jika dalam rekam jejak pejabat itu ada kinerja yang bermasalah nantinya akan dikurangi nilainya dari 100 dikurangi 20 karena penilaian rekam jejak atau track record tersebut dinilai 20 bukan menentukan lulus atau tidaknya.
“Utuk rekam jejak saya sebenarnya tidak masuk ke materi rekam jejak loh karena saya sebagai pansel penanggung jawab inspektorat sehingga saya tetap memfalisitasi saja, tetapi saya tidak bisa masuk ke materinya sudah ditunjuk pansel yang lain ada 2 pansel,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M Nuh minta pansel dan PJ Bupati Bekasi tidak salah milih pejabat open biding yang kinerjanya bermasalah. Menurut dia, PJ Bupati Bekasi kepanjangan dari Gubernur Jawa Barat artinya pak PJ ini bisa menyadari bahwa dia bukan pilihan masyarakat Kabupaten Bekasi karena mekanisme yang ada maka ia dipilih Gubernur Jawa Barat berdasarkan persetujuan oleh Mendagri, oleh karena itu jangan bermain-main dengan Open biding ini.
Baca Juga:GEDUNG AMBRUK SDN MUARABARU I LANGSUNG DIBANGUN LAGITingkatkan Keamanan, TNI Komsos Bareng Masyarakat
“PJ Bupati harus cermat menempatkan pejabat pada SKPD pada open biding kali ini, sebaiknya open biding mekanisme yang objektif sehingga orang orang (pejabat) diduga punya track record yang kurang baik hendaknya di stabilo, harus hati -hati menempati orang bermasalah karena Periode ini sampai 2024, dua kali satu tahun, tahun ke dua tentu saja menjadi catatan, kalau memilih orang yang tidak tepat maka akan menimbulkan masalah beban di pemerintah Kabupaten Bekasi dan ini juga menyangkut pak PJ sendiri,” kata M Nuh kepada Cikarang Ekspres, (26/10/2022). (har/mhs)