Ancaman Banjir Mengintai Proses PencoblosanKABUPATEN BEKASI- Titik rawan potensi pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 di Kabupaten Bekasi mulai dipetakan. Pemetaan dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi dengan mengacu pelaksanaan Pemilu 2019 lalu.“Kalau flashback pada Pemilu tahun 2019, potensi kerawanan hampir di setiap tahapan. Ini jadi pegangan bagi kami sebagai early warning untuk melaksanakan Pemilu 2024 yang berkualitas,” kata Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi.Menurutnya, titik rawan potensi pelanggaran paling banyak terjadi pada tahapan rekapitulasi suara. Meski begitu, konflik tak sampai melebar sehingga bisa diselesaikan di tingkat kecamatan.“Kemarin paling banyak di tahapan penghitungan suara. Kalau konflik horizontal pas Pemilu 2019 tidak banyak terjadi di Kabupaten Bekasi. Ketika rekapitulasi ada, tapi tidak sampai melebar. Hanya dinamika di tingkat kecamatan saja. Saya pikir itu biasa saja karena berkaitan dengan rekapitulasi sudah pasti kompleks,” ujarnya.Potensi kerawanan lainnya berkaitan dengan bencana banjir saat proses pemilihan dan rekapitulasi dilakukan. Oleh sebab itu, sejumlah wilayah pesisir menjadi fokus perhatian Bawaslu yang nanti akan bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Bekasi.“Di wilayah pesisir Muaragembong dan Cabangbungin yang pada pemilu sebelumnya ada titik banjir. Nanti pas pemilu 2024 juga kan digelar Februari di mana asumsi kami masih musim hujan. Ini yang perlu ada langkah antisipatif. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengam BPBD untuk mengawasi titik rawan berkaitan dengan banjir. Karena bisa terganggu kalau TPS-nya banjir,” kata Akbar.Kemudian, titik rawan lainnya berpotensi pada proses pendataan DPT di beberapa wilayah perbatasan dan kawasan industri.“Terkait jumlah DPT, belum banyak warga yang belum masuk, kemudian penduduk di perbatasan. Karena kita diapit empat wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang dan Jakarta Timur. Kemudian di wilayah industri juga DPT-nya harus diperhatikan,” tuturnya.(bbs/mhs)
Bawaslu Petakan Daerah Rawan Pelanggaran
