Di tempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Karawang, Asep Dasuki menilai polemik pasar Rengasdengklok dan sistem BOT (Build Operate and Transfer) di Karawang bukan cuma cerita hari ini, tetapi sudah lama, sudah beberapa periode kepentingan.
“Sekarang ini soal BOT pasar Proklamasi kan sudah berjalanlah ya, berarti harus disyukuri dulu. Soal urusan ada banyak kekurangan, ya itulah Karawang, saya juga bingung,” terang Asep Dasuki. Asep pertanyakan ungkapan Sekretaris Daerah (Sekda) Acep Jamhuri terkait polemik relokasi pasar Rengasdengklok. “Terkait awning serta janji pemerintah daerah kepada pedagang, bisa kita lihat terbukti atau tidak? Keuangannya gimana, harus dikejar, pakai uang pribadi atau seperti apa?”, Kamis (1/12).
Dengan segala kekurangan itu, Asep Dasuki meneruskan, yang jelas menyikapi relokasi permanen itu memang suasana kebatinan yang terjadi luar biasa. Pedagang sudah puluhan tahun, sudah lama di sana dan ini bukan relokasi biasa, tetapi permanen.
Baca Juga:Pemkab Minta Pemerintah Perjuangkan Nasib HonorerPemdes Bayur Kidul Komitmen Turunkan Angka Stunting
“Soal awning, tidak ada uang dp, serta booking fee, ya mungkin dari dana apa ya, darurat mungkin, apa pribadi ya. Ini juga akan jadi pertanyaan menggunakan uang apa. Tapi kita positif thinking dulu ajalah ya. Program ini walaupun ada sisi polemik, harus dijalankan demi kepentingan masyakarat dan pertumbuhan ekonomi.”
“Terus janji pemerintah ini harus kita buktikan, keuangannya gimana ya nanti harus dikejar berarti ya, apa pake uang sendiri atau gimana. Tapi apa akan terbukti soal awning akan dibangunkan, kan kembali ke pihak ketiga vim, sanggup apa enggak. Kalau Sekda bilang kabupaten akan mendukung, gimana caranya, akan seperti apa agar ada kemudahan,” tambah Asep Dasuki.
Asep Dasuki menilai pada polemik seperti ini memang ada baiknya pengambilan keputusan dilakukan dengan berbagai persetujuan dari beberapa pihak agar meyakinkan masyakarat.
“Apakah akan ada subsidi, atau seperti apa terkait keluhan pedagang soal harga dan lainnya, ini kan darurat ya. Kan perlu dikaji terlebih dahulu pemerintah sebagai fasilitator yang membangun pasar ini. Cuma ini kan darurat ya, saya juga bingung.” (cr1/gem/mhs)