KABUPATEN BEKASI- Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan berharap Bawaslu Kabupaten Bekasi semakin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu 2024. Dani menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen dukung pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga lebih berkualitas dengan memberikan dukungan kebutuhan yang diperlukan lembaga penyelenggara pemilihan umum.“Tugas saya memang sebagai pejabat bupati adalah memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Kedua, kualitas pengawasan yang dijalankan Bawaslu”“Agar Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bekasi ini akan sangat berkualitas. Itu harapan saya,” tuturnya Dani Ramdan saat dikonfirmasi, Selasa (27/12/2022).Bentuk dukungan pemerintah daerah ditunjukkan dengan dibuatnya gedung Bawaslu Kabupaten Bekasi yang baru saja diresmikan pada Senin (26/12) lalu. Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi menerangkan, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi berkaitan Pemilu 2024 meski masih tahapan administratif dan verifikasi. Jika sudah dekat proses Pemilu 2024, pemerintah daerah bakal secara masif menyosialisasikannya di setiap daerah hingga tingkat desa. Salah satunya dengan pemasangan spanduk sosialisasi pemilu.“Dalam satu tahun sekitar 2023-2024, nanti menjelang hari H-nya pengalaman saya di Pangandaran itu ada woro-woro, untuk berikan informasi mengenai tanggal pemilu, lokasi penghitungan atau pemungutan suara, dan tata tertib pemungutan suara,” ujarnya.Dengan cara itu, Dani mengharapkan dapat meningkatkan partisipasi, penyelenggaraan berjalan damai dan demokratis serta terpilih calon wakil rakyat dan kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.“Harapan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Bekasi makin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.”“Kami juga ingin Pemilu 2024 ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas dan berintegritas lantaran lahir dari pemilihan umum yang berkualitas,” tandasnya.Senada dengan Dani, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Kabupaten Bekasi sebagai wilayah yang indeks kerawanannya tinggi. Ia pun berharap agar para pemangku kepentingan bisa terus berkoordinasi.“Tipsnya agar melakukan koordinasi kepada stakeholders misalnya kepolisian, Pemda, Kejaksaan dalam masalah nanti Pidana Pemilu”“Sehingga hal-hal yang dalam prediksi kita naik bisa diturunkan, bisa dicegah,” kata Rahmat. (bbs/mhs)