“Waktu lulusan kita belum bisa nebus ijazah anak saya, jadi anak saya enggak bisa kerja di perusahaan karena belum ada ijazah,” katanya, Sabtu (11/11).
Warga Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan itu mengatakan anaknya memiliki tunggakan iuran SPP sebesar Rp2 juta ketika masih duduk di bangku kelas 1 dan 2. Dia mengaku tidak bisa melunasi tunggakan iuran tersebut karena terbentur masalah ekonomi.
“Itu tunggakan masalah SPP, waktu kelas 1 kelas 2 kan bayar SPP, kalau kelas 3 udah enggak bayar, gratis, kita posisi pedagang ya enggak kerja di perusahaan, suami dagang, kalau dagang kan enggak bisa dipastiin (pendapatannya),” ucapnya.
Baca Juga:Ikut Mengatasi Tingkat Pengangguran, PT Sharp Electronics Indonesia Gelar Pelatihan Teknisi AC untuk Masyarakat KarawangKirab Pemilu Diserahkan dari KPU Karawang ke KPU Kabupaten Bekasi, Target Partisipasi Lebih Tinggi
Fina Aprilia (20), lulusan SMKN 1 Cikarang Selatan pada 2021 juga mengalami nasib serupa. Sejak lulus sekolah hingga saat ini, dia tidak bisa mendapat pekerjaan karena tidak memiliki ijazah.
“Pernah ngelamar kerja juga, terus pas udah tes ditanyain ijazah aslinya, ‘kamu kok belum ada ijazahnya?, soalnya kelulusannya udah lama, kecuali baru setahun kemungkinan emang belum jadi ijazah’, begitu kata orangnya, cuma ada surat keterangan lulus,” ungkapnya.
Fina tidak bisa mendapatkan ijazahnya karena masih memiliki tunggakan biaya di sekolahnya sebesar Rp2,8 juta. Namun dia mengaku tidak mengetahui detail rincian biaya tunggakan tersebut.
Menurut Fina, masih ada sejumlah alumni SMKN 1 Cikarang Selatan yang mengalami persoalan serupa. Bahkan berdasarkan data yang dihimpun oleh orang tua siswa alumni, dari tujuh yang terdata, ada lulusan 2019 yang belum mendapatkan ijazah karena masih memiliki tunggakan biaya.(mil)