Tafsir Politik Pertemuan Puan- Jokowi Setelah Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Pertemuan Puan- Jokowi Setelah Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Pertemuan Puan- Jokowi Setelah Gibran Jadi Cawapres Prabowo
0 Komentar

Padahal, PDI-P selaku partai tempat Jokowi dan Gibran bernaung mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Soal Kritik Ganjar 

Soal Ganjar Puan Maharani menyatakan tak ada instruksi PDI-P kepada calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kritik itu disampaikan Ganjar secara pribadi dan berbasis data aktual. “Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” ucap Puan.

Baca Juga:Aki-aki Biadab Hamili Gadis Muda Dituntut 14 Tahun PenjaraAlam Karawang Selatan Makin Rusak, Para Oknum Sibuk Cari Untung, Tambang Batu Ilegal Dibiarkan

Ia mengatakan, PDI-P juga akan melihat apakah berbagai kritik yang dilontarkan Ganjar berpengaruh pada tingkat elektabilitasnya. “Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI-P untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas,” sebut dia.

“Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” kata dia lagi. Saat ini, Puan menekankan PDI-P akan tetap bertahan di pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, selama ini partai berlambang banteng itu juga selalu menyampaikan kritik ke Jokowi.

“Walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri,” imbuhnya.

Adapun Ganjar saat ini sering menyampaikan narasi kritis pada pemerintah. Situasi itu terjadi setelah sejumlah elite PDI-P merasa Jokowi sudah tak sejalan lagi dengan partainya.

Pasalnya, Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terbaru, Ganjar memberikan skor 5 pada penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Alasannya, banyak intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

“Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” tutur Ganjar saat itu. **

 

0 Komentar