Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mahfudin meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan agar memunculkan program-program inovatif. Bukan hanya sebatas memberi bantuan modal terhadap pelaku UMKM, namun mengoptimalkan berbagai potensi, termasuk melalui pengembangan pariwisata.
“Dalam hal ini dua OPD yang paling saya soroti adalah Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Tahun 2024 nanti dua OPD ini harus memiliki program inovatif terkait pengembangan ekonomi kerakyatan,” kata Evenk sapaan akrab Mahfudin.
Ditegaskan, Disparbud harus dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang agar dapat mendatangkan lebih banyak pengunjung.
Baca Juga:Dugaan Korupsi TWP AD, Ikut Seret Nama Sekda Karawang??DPRD Karawang Minta DLHK Sisir Masyarakat Terdampak Kebakaran TPAS Jalupang
“Kalau banyak pengunjung ke objek wisata, maka akan menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Misalkan dengan membuat Pantai Tanjung Baru menjadi lebih bagus dan menarik untuk mendatangkan pengunjung, maka masyarakat di sekitarnya bisa berdagang atau membuka usaha lainnya. Dengan begitu perputaran ekonomi akan meningkat. Ekonomi masyarakat juga akan turut meningkatkan,” kata Evenk, di Karawang, Jumat (24/11/2023).
Dikatakan, bukan hanya tanjung Baru, Kabupaten Karawang memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan mulai dari wisata pantai, wisata pegunungan, wisata sejarah hingga wisata religi.
“Kita punya Pantai Tanjung Baru, Pakis, Sedari, Bendungan Walahar, Curug Cigentis, Candi Jiwa dan berbagai objek wisata lainnya. Bahkan Karawang ini punya kampung boneka dan centra pindang yang dapat dijadikan wisata edukatif. Semua objek wisata yang ada di Kabupaten Karawang ini sangat berpotensi untuk turut mengembangkan ekonomi kerakyatan jika ditata dan dikelola dengan program yang tepat,” jelasnya.
Bicara soal Anggaran, lanjut Evenk, jika program yang diajukan sangat realistis dan dapat berdampak positif yang sangat besar terhadap masyarakat, tentunya pihak legislatif pun akan menyetujui hal tersebut.
“Saya pribadi sebagai Anggota Banggar DPRD sangat setuju jika memang OPD-OPD terkait ekonomi kerakyatan ini memiliki program yang inovatif serta berpotensi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Apalagi pasca pandemik tentunya banyak masyarakat yang secara ekonomi sangat terdampak dan butuh uluran tangan pemerintah untuk memulihkan perekonomian,” ungkapnya.