“Karna pelayanan administrasi itu paling dasar makanya harus menjadi prioritas, Contohnya kalo kita gak punya KTP, KK, Akte, kita gak bisa apa-apa kan, untuk bekerja, sekolah, akses kesehatan, itu semua harus dipenuhi. Karna kalau Adminduk tidak lengkap layanan lain jadi tidak jalan” ungkapnya.
Adapun alasan diprioritaskan playanan digital pada Disdukcapil, sambung Dani, lantaran prestasinya perangkat daerah tersebut sudah terlihat dari sisi kesiapan.
“Mereka untuk transformasi digital ini sudah sangat siap sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan fasilitas, lalu kenapa harus ada prioritas, karna semua Dinas, semua Kecamatan butuh layanan itu.” ujarnya.
Baca Juga:Bawaslu Desak KPU Karawang Panggil Peserta Pemilu yang Pasang APK di Tempat- tempat TerlarangKlaim Gibran Jumlah Wisatawan Solo Salip Yogya Dipertanyakan, Begini Tanggapan Pj Walikota Yogya
Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu mengklaim pada tahun 2023 ini indeks kepuasan masyarakat terhadap kepatuhan pelayanan publik meningkat. Hal itu tercermin dari meningkatnya zona kuning ke zona hijau pada layanan administrasi kependudukan.
“Kita ada indeks kepuasan masyarakat, indeks kepatuhan pelayanan publik. Kita kan kemarin meningkat ya dari zona kuning ke zona hijau indeks kepatuhannya salahsatunya karna layanan administrasi pendudukan yg membaik,” tukasnya .
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi Carwinda menyampaikan program ‘Sabda Alam’ merupakan program tindak lanjut dari harapan pimpinan yakni Pj Bupati.
“Sebenarnya ini kan tindak lanjut tadi dari harapan pak PJ Bupati besok lusa 2024, masyarakat harus berubah, Memang hari ini kita sudah melakukan beberapa layanan yang sifatnya online dan kita waktu itu diantarkan oleh Kantor Pos,” katanya.
Menurutnya, dilakukannya tranformasi digital ini mengingat pembiayaan dalam pembelian alat dan bahan untuk pelayanan KTP Elektronik anggarannya terbatas.
“Karena masuk pembiayaan nya dari APBD terbatas. kita sekarang membutuhkan uriborn yang lebih banyak, karena memang pemilih pemula. Jadi uang tersedot untuk pembelian alat dan bahan untuk pelayanan KTP Elektronik.” imbuhnya.
Kendati begitu, kata Carwinda, lantaran pihaknya melihat di Kabupaten/Kota lain telah menerapkan tranformasi digital dalam pelayanan Adminduk, Hal tersebut juga diterapkan di Kabupaten Bekasi.