KBEONLINE.ID- Serapan Anggaran Disdik Paling rendah kedua Selama tahun 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menjadi instansi yang paling jeblok dalam urusan penyerapan anggaran, disusul oleh Dinas Kesehatan.
Lambannya penyerapan anggaran bahkan sampai tidak terserap, membuat dua dinas ini menduduki dua paling bawah rapor kinerja penyerapan anggaran.
Total, Pemkab Karawang menutup realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang tahun anggaran 2023 di angka 88,90 persen atau sebesar Rp 5,16 triliun rupiah (5.162.218.328.522,00) dari total APBD Rp5.806.716.600.179,00 atau Rp 5,80 triliun rupiah.
Dinas Pendidikan yang hanya bisa mencapai realisasi anggaran 72,33 persen atau sebesar Rp1,11 triliun rupiah (Rp1.110.271.985.181,00). Kemudian OPD-OPD yang pencapaian realisasi anggaran terendah lainnya adalah Dinas Kesehatan dengan realisasi 73,78 persen atau Rp854 miliar rupiah (Rp854.229.737.186,00). Dinas Kominfo dengan realisasi 79,18 persen atau Rp16 miliar rupiah atau (Rp16.250.945.635,00).
Baca Juga:Total Penyerapan APBD Karawang TA 2023 88,90 Persen, Angka Maksimal Setelah Dipush Bupati Aep di Akhir TahunGempa Sumedang dari Sesar Tampomas Kemungkinan Menggerakan Sesar Lembang, Warga Bandung dan Jatinangor Harus Waspada, Potensi Gempa Lebih Besar
Sedangkan untuk OPD-OPD yang mencapai realisasi anggaran tertinggi, diantaranya, BPKAD dengan realisasi 97,48 persen atau Rp731 miliar rupiah (Rp731.153.227.490,00), Dinas PUPR realisasi anggaran mencapai 97,42 persen atau Rp744 miliar rupiah(Rp744.300.162.137,00), serta Badan
Kesbang Pol dengan realisasi 97,05 persen atau Rp62 miliar rupiah (Rp62.604.609.577,00).
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, kepada KBE mengatakan, pencapaian realisasi APBD TA 2023 tersebut masih di bawah target yang ditetapkan, yakni 95 persen.
“Total realisasi APBD tahun 2023 mencapai 88,90 persen, sedangkan target kami 95 persen. Maka angka ini masih dibawah target kami. Tetapi untuk pencapaian pendapatan daerah, kami berhasil tembus di angka 96, 69 persen,” ujar Inan, Senin, 2 Januari 2024.
Ia memaparkan, pencapaian realisasi anggaran daerah yang masih rendah, turut juga diakibatkan lantaran belanja pegawai yang minim dan keterlambatan proses dan penetapan perubahan APBD TA 2023.
“Pengangkatan para tenaga P3K kan baru dilakukan pada bulan November, jadi gajinya belum bisa diberikan taun 2023. Sehingga belanja pegawai tidak bisa dilakukan dengan maksimal. P3K paling dominan adalah guru. Ada sekitar Rp200 miliar lebih anggaran gajinya. Lalu P3K Dinas Kesehatan sekitar Rp120 miliar,” kata Inan.
Faktor lainnya, imbuh dia, dari waktu perubahan APBD TA 2023 yang dilakukan di bulan November juga mempengaruhi terhadap realisasi penyerapan anggaran. “Sebab, normalnya perubahan APBD itu dilakukan di bulan Oktober. Agar waktu dan kontraknya bisa panjang,” tukas Inan.