KBEONLINE.ID- Alumni dan Civitas Akademika UIN Jakarta desak Jokowi netral. Inilah pernyataan sikap alumni dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta soal kondisi Pemilu 2024. Desakan itu dikomadoi Guru Besar Ilmu Politik Prof Saeful Mujani dan pengamat poltik Ray Rangkuti.
Berikut 5 tuntutan yang ditandatangani ribuan alumni dan civitas akademika UIN Jakarta.
Menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024, dan umumnya pengelolaan pemerintahan serta demokrasi yang beradab & beretika, maka kami alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, menyatakan sikap sebagai berikut :
Baca Juga:Digiring, Polres Karawang Ungkap 19 Kasus Narkoba dengan 25 Tersangka, 4 Diantaranya ResidivisPer 1 Febuari 2024 Ada Tarif Parkir Baru Mall KCP dengan Berbatas Maksimal untuk Kendaraan yang Parkir di Area 3 Mal di kawasan Galuh Mas
1. Mendesak penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil dan jujur.
Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya. Serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun.
Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia.
2. Mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh konstentan pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara.
Netral dalam hal ini bukan saja tidak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu.
3. Mendesak Presiden agar dengan sungguh‐sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan.
Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintah secara nasional, tapi juga menimbulkan ketidaksolidan dan ketidaknyamanan anggota kabinet. Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional.