“Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan, tidak ada yang memilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” ujar Hugua.
Menurut Hugua, politik uang sudah menjadi sesuatu yang wajar dan niscaya di masyarakat. Karena itu, dia mengusulkan untuk melegalkan politik uang dengan batasan jumlah tertentu, yang diistilahkan sebagai cost politik.
“Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja, dengan batas berapa sehingga Bawaslu juga tahu kalau money politics batas ini harus disemprit. Sebab kalau ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, dan yang akan menang ke depan adalah para saudagar,” jelas Hugua. (Iky)