“Merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Puan menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi sikap PDIP dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Rekomendasi ini, menurutnya, merupakan hasil dari mendengarkan suara dari akar rumput, mulai dari anak ranting, ranting, hingga pengurus anak cabang (PAC) PDIP.
Selain itu, Puan menekankan pentingnya fungsi kontrol dan keseimbangan (check and balances) dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Rakernas V PDIP merekomendasikan agar Fraksi PDIP DPR RI mendorong kebijakan legislasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Pancasila, memperkuat pelembagaan partai, serta memastikan perlakuan yang setara dan adil bagi semua partai politik, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Baca Juga:Kembangkan Kreativitas Karyawan, Nestlé Indonesia Raih Penghargaan LinkedIn Top Companies 2024Puluhan Ketua RT/RW di Kecamatan Cikarang Selatan Dibina
Rakernas V PDIP juga menyoroti bahwa Pemilu 2024 dinilai sebagai pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Puan menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, serta praktik politik uang yang masif.
“Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” tuturnya. (bbs/riz)