“Selanjutnya kita berharap Mendagri segera memutuskan siapa penggantinya agar jalannya pemerintahan tidak mengalami stuck akibat kekosongan pejabatnya,” katanya.
Politisi PKS itu menegaskan tidak ingin terjadi abuse of power atau semacam politisasi anggaran APBD untuk kepentingan politik personal, baik sebagai alat bargain politik maupun program politik yang diduga akan menjadi alat mobilisasi dan kampanye serta mobilisasi dukungan aparatur birokrasi.
“Secara etik ketika sudah mengajukan pengunduran diri maka sebaiknya menahan diri untuk mengambil langkah-langkah strategis bersifat politik yang dapat mengundang kecurigaan publik akan hal tersebut,” saran Taufik.
Baca Juga:Fasilitasi Pelaporan Warga, Panwascam Kutawaluya Bentuk Pojok PengawasanCawalkot Tri Adhianto Panen Dukungan, Dua Kader Golkar Jadi Kandidat Wakil di Pilwalkot
“Meskipun secara administratif belum mendapatkan approval secara vertikal dan masih dapat bekerja menjalankan dan memimpin pemerintahan daerah,” tandasnya. (Har)