“Jangan sampai ketika kalah berdebat gagasan, jadi kemana-mana, yang mengakibatkan terjadi gesekan. Maka, ketika kampanye nanti harus dilakukan dengan smooth, yang bisa menenangkan masyarakat. Elit politik harus bersikap negarawan,” tegas Dadi.
Senada dengan yang disampaikan aktivis HAM Gugun Kurniawan, ia mengungkapkan, terjadinya pelanggaran HAM dalam proses pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada itu apabila pihak pemegang kekuasaan ataupun penyelenggara pemilihan melakukan intervensi kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, hal tersebut dapat dilakukan melalui politik uang, dan politik uang ini bisa dilakukan secara langsung, yaitu dengan pemberian uang tunai ataupun secara tidak langsung, yaitu dengan pemberian bantuan melalui program dan kebijakan pemerintah.
Baca Juga:Empat Motor Mahasiswa KKN di Pangkalan Digondol MalingWujudkan Bekasi Bebas Stunting, PT. Sugity Creatives Ikut Serta Bantu Pemkab lewat CSR
“Disini ada dugaan mobilisasi yang dilakukan oknum penguasa. Sehingga dengan adanya politik uang itu, bisa menggiring kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Dan ini merupakan suatu pelanggaran HAM,” kata Gugun.
Ia meminta kepada Gakkumdu agar bisa bekerja dengan optimal dalam melakukan penegakkan hukum pada perhelatan Pilkada mendatang.
“Gakkumdu harus lebih pro aktif lagi untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan. Jangan sampai masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada pihak peyelenggara pemilihan,” tandas Gugun.
Gugun mengajak masyarakat untuk menolak terjadinya politik uang. Ia pun meminta agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan sosok pemimpin kepala daerah selanjutnya.
“Di Pilkada ini mari kita lawan politik uang, karena politik uang itu bisa mematikan kebebasan kita dalam memilih sosok pemimpin. Kita juga harus kritis terhadap calon yang akan kita pilih, dan jangan takut untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan yang baik untuk kemajuan Karawang kedepan,” kata Gugun.
Disisi lain, akademisi Dosen Fisip Unsika Gili Argenti, S.IP., M.Si. memaparkan, netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perhelatan kontestasi pemilihan sangat memprihatinkan. Seharusnya ASN harus teguh untuk tidak masuk dalam politik praktis.
Menurutnya, ASN itu bukan milik kelompok tertentu, tetapi ASN itu milik publik. Sebagai entitas yang netral, harusnya para ASN jangan mau dijadikan sebagai alat politik dari paslon manapun. Dan kerawanan mobilisasi ASN ini tidak hanya besar kemungkinan dilakukan oleh petahana, tetapi juga oleh paslon lainnya.