KBEONLINE.ID– Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pada tahun 2025-2026, pemerintah berniat melelang 60 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas). Salah satu motivasi pemerintah untuk melakukan hal ini adalah untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri, yang diprediksi akan terus menurun setiap tahunnya.
Keputusan Pemerintah Indonesia untuk melelang 60 wilayah kerja minyak dan gas bumi pada tahun 2025-2026 merupakan langkah penting untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri, yang telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya kebutuhan energi, salah satu masalah utama adalah terbatasnya kapasitas produksi minyak dan gas dalam negeri.
“Pada tahun 2025-2026, kami akan mengadakan lelang untuk sekitar 60 wilayah kerja. Ada enam wilayah kerja yang saya buka lelangnya kemarin,” ungkapnya (04/12), dilansir dari CNBC Indonesia.
Baca Juga:Kejagung Bongkar Kasus Besar! Uang Ratusan Miliar Hasil Pencucian Terkait Korupsi DisitaPerusahaan Asuransi Gelisah! Kebijakan PPN 12% Dinilai Ancam Bisnis Mereka
Dengan mengintegrasikan sektor swasta dalam lelang wilayah operasi baru, Pemerintah berharap dapat menarik investasi, teknologi, dan pengalaman baru, sehingga dapat mempercepat eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Selain itu, memanfaatkan sumur-sumur yang menganggur dengan potensi tinggi merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Sementara itu, ia mengakui bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih banyak gas dan minyak saat ini. Catatannya menunjukkan bahwa masih ada ribuan sumur yang belum dikembangkan di Indonesia, atau sumur yang sudah lama tidak berproduksi namun diperkirakan masih dapat terus memproduksi gas dan minyak.
Namun, upaya-upaya tersebut harus didukung oleh pertimbangan dampak lingkungan dan keberlanjutan energi jangka panjang. Meskipun penemuan dan pengelolaan cadangan minyak dan gas bumi dapat membantu ketahanan energi nasional dalam waktu dekat, Indonesia harus mempercepat transisi ke energi terbarukan untuk mencapai ketahanan energi yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa manfaatnya didistribusikan secara adil dan lingkungan tidak rusak.
“Hal ini akan mempercepat rencana produksi (Plan of Development/PoD) dari wilayah-wilayah operasi migas yang telah dieksplorasi,” katanya.