KBEonline.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis malam (12/12/2024).
Prabowo menilai sistem pilkada langsung yang saat ini diterapkan terlalu membebani anggaran negara, bahkan mencapai angka puluhan triliun rupiah. Ia menegaskan bahwa dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu atau dua hari, baik dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
Baca Juga:Tim Hukum Ridho Optimis Menangkan Gugatan di MKTurun Signifikan, KPU Ungkap Masalah Partisipasi Pilkada di Jabar
Presiden kemudian membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang menggunakan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Prabowo, sistem tersebut jauh lebih efisien dan tidak menguras anggaran negara.
Ia juga menyebut bahwa dana besar yang selama ini dihabiskan untuk pilkada langsung bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan sekolah menjadi prioritas yang menurutnya lebih mendesak.
“Uang itu bisa untuk memberi makan anak-anak kita, memperbaiki sekolah, dan memperbaiki irigasi,” tegasnya.
Tidak hanya menyampaikan gagasannya, Prabowo juga mengisyaratkan bahwa perubahan ini dapat dilakukan dengan segera jika mendapat dukungan dari para pimpinan partai politik. Bahkan, ia secara berseloroh mengatakan bahwa keputusan untuk menghapus pilkada langsung bisa saja dibuat dalam momen tersebut.
“Sebenarnya, kalau semua pimpinan partai politik sepakat, keputusan ini bisa dibuat sekarang,” canda Prabowo, yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Usulan ini tentu menjadi perbincangan hangat, terutama mengingat sistem pilkada langsung telah menjadi bagian penting dari demokrasi di Indonesia. Wacana ini berpotensi memunculkan pro dan kontra, terutama dari pihak-pihak yang menganggap pilkada langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. (Bbs/riz)