KBEONLINE.ID– Rencana kenaikan PPN oleh pemerintah tidak diragukan lagi akan menambah beban masyarakat, terutama dengan kondisi ekonomi saat ini. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah, kenaikan ini akan memperparah beban masyarakat yang sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Selain itu, banyak pekerja di Jakarta yang memiliki pendapatan jauh di bawah kebutuhan hidup layak, oleh karena itu peraturan ini akan memperburuk kesenjangan sosial. Masyarakat umum, terutama kelas menengah ke bawah, akan terkena dampak langsung dari kenaikan harga barang dan jasa sebagai akibat dari PPN yang lebih besar.
Jika pendekatan ini dilanjutkan, ekonomi akan terpukul, begitu pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan ini dan mendengarkan keinginan masyarakat yang jelas-jelas mengalami kesulitan akibat kebijakan ini.
Baca Juga:Erdogan Tinggalkan Ruangan Saat Prabowo Berpidato D-8: Sikap Turki Tuai Sorotan Etika Diplomatik!Tanpa Perencanaan Jelas, Cadangan Beras Nasional Berisiko Boroskan Miliaran Dana Negara!
Hari ini, Selasa, (24/12), sekitar 200.000 orang menandatangani petisi bertajuk “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.
Hingga pukul 11.36 WIB, sudah 187.062 orang yang menandatangani petisi di Change.org yang dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia.
Bareng Warga adalah akun yang memulai petisi ini. Petisi telah dimulai oleh akun tersebut sejak 19 November 2024. Sebanyak 6.700 warga menandatangani petisi yang menentang kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada (25/11).
Akun tersebut juga menyertakan alasan pentingnya petisi tersebut. Salah satu argumen yang dibuat dalam justifikasi petisi tersebut adalah bahwa kebutuhan masyarakat umum, seperti bahan bakar dan sabun, mungkin menjadi lebih mahal karena kenaikan PPN.
Menurut laman Change.org, “Rencana kenaikan PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat,”
“Padahal situasi ekonomi masyarakat belum berada pada posisi yang baik,” kata warga dalam bagian petisi yang menjelaskan mengapa petisi itu dibuat.
Menurut data jumlah pengangguran terbuka yang tinggi, yang mencapai 4,91 juta orang pada Agustus 2024, mereka juga melampirkan pandangan bahwa daya beli masyarakat terus menurun. Namun, jumlah pekerja formal di Indonesia juga sangat banyak, mencapai 57,94% dari keseluruhan tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 144,64 juta orang.