KBEonline.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serapan anggaran tahun 2024. Dalam evaluasi tersebut, sejumlah OPD menunjukkan capaian pendapatan yang sangat rendah, sehingga memunculkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang signifikan.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menegaskan telah memberikan tekanan kepada OPD yang memiliki kinerja rendah.
“Kami telah menekan semua OPD, terutama yang pendapatannya rendah dan tidak merealisasikan kegiatan dengan baik, sehingga berpotensi memunculkan SILPA. Realisasi terendah ditempati oleh Dinas Perikanan,” ujarnya
Baca Juga:Kasus PMK Melonjak, Vaksin di Purwakarta Habis, Penjualan Menurun DrastisSiswa SMA Sambut Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bekasi
Endang Sodikin juga meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan dievaluasi. Ia menilai ada kendala teknis yang tidak diselesaikan hingga akhir tahun.
“SILPA di akhir tahun ini mencapai hampir Rp570 miliar, dan salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan OPD merealisasikan kegiatan secara optimal,” lanjutnya.
Selain Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga mencatatkan realisasi serapan anggaran rendah. Kondisi ini dipicu oleh penunggakan pembayaran dari pasar-pasar yang telah menjadi bagian dari skema Build Operate Transfer (BOT).
“Ada yang sudah membayar tetapi tidak penuh, sehingga pendapatan Disperindag tetap rendah,” jelas Endang Sodikin.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga juga mencatatkan pendapatan yang rendah, yakni di bawah 30 persen. Hal serupa terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), yang turut berkontribusi pada rendahnya serapan anggaran tahun ini.
Tak hanya memunculkan SILPA, Karawang juga menghadapi defisit anggaran yang cukup besar. Defisit awalnya mencapai Rp1,05 triliun, namun berhasil ditekan menjadi Rp500 miliar. Dampaknya, seluruh OPD mengalami pengurangan anggaran untuk tahun 2025, dengan kisaran pemotongan antara 7 hingga 30 persen.
“Pengurangan ini cukup besar, terutama untuk dinas yang orientasinya pada infrastruktur. Namun, kami memastikan program strategis tidak dihapus. Komunikasi yang baik memungkinkan kami mengelola efisiensi tanpa mengorbankan program monumental,” tegas Endang.
Baca Juga:Pasangan Kekasih Spesialis Curanmor Ditangkap Warga di Cibitung BekasiDiduga Korban Kekerasan, Balita Ditemukan Tewas di Ruko Kosong Tambun Selatan
Ke depan, DPRD meminta OPD yang memiliki anggaran besar untuk lebih sigap dalam menyelesaikan program-programnya. Endang berharap evaluasi ini dapat menjadi pembelajaran bagi OPD agar bekerja lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah dan merealisasikan kegiatan sesuai target.(aufa zahra)