Aep menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi tahun di mana Karawang memperkuat sinergi antar-sektor dan memastikan setiap langkah pembangunan berorientasi pada keunggulan dan potensi daerah. “Penting bagi kita untuk memperkuat sinergi dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diambil mengarah pada pemanfaatan potensi daerah yang maksimal,” ujar Aep.
Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten Karawang tahun 2026. Aep berharap konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan inklusif.
“Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam menyusun rencana kerja yang mampu memaksimalkan potensi daerah Karawang, memperkuat ekonomi lokal, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” katanya.
Baca Juga:Inilah Penampakan Motor Curian yang Dijual Pelaku di Medsos, Sebelum Laku Sudah DiringkusMayat dengan Luka Tusuk di Leher Ditemukan di Cikampek, Polisi Kejar Pelaku
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Teti Komalayani, dalam laporannya menyampaikan beberapa dasar perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RKPD. “Dasar perencanaan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, serta berbagai peraturan daerah terkait,” jelas Teti.
Teti juga mengungkapkan tantangan utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, antara lain efisiensi anggaran APBD dan regulasi pedoman perencanaan yang tepat waktu. “Tantangan lainnya adalah kesiapan tahun awal RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045,” ungkapnya.
Teti juga menyampaikan rekomendasi program pembangunan untuk periode 2025-2029, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
Hasil pemetaan aspirasi masyarakat juga turut dibahas dalam forum ini, mencakup program-program seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. “Semua masukan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tambah Teti.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di Karawang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Siska)