KBEonline.id – Pelantikan Bupati Bekasi terpilih, Ade Kuswara Kunang, dan Wakilnya, dr. Asep Surya Atmaja, disambut dengan berbagai kritik dari masyarakat. Warga menuntut bukti nyata dari janji-janji kampanye, bukan sekadar retorika yang menguap setelah berkuasa.
Salah satu sorotan utama adalah buruknya pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Masyarakat sudah jenuh dengan birokrasi yang lamban, tumpang tindih, serta masih maraknya pungutan liar.
“Kami tidak ingin hanya mendengar slogan perubahan. Kami butuh bukti nyata bahwa pelayanan publik akan lebih cepat, transparan, dan bersih dari pungli,” ujar Ari (32), seorang warga kepada Cikarang Ekspres.
Baca Juga:Sambut Zein-Ijo, Pemkab Purwakarta Bagikan Ribuan Tiket Air Mancur GratisPGRI Purwakarta Dukung Larangan Karya Wisata dan Penjualan LKS Dedi Mulyadi
Selain itu, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Sampah yang menggunung, sungai yang tercemar limbah industri, serta polusi udara yang semakin mengkhawatirkan dinilai belum mendapat penanganan maksimal.
“Kami ingin pemimpin yang tidak hanya peduli saat kampanye, tapi benar-benar turun tangan menyelesaikan masalah lingkungan,” tegas seorang pegiat lingkungan di Bekasi.
Di sektor infrastruktur, kritik tajam dilontarkan terkait proyek pembangunan yang dinilai asal-asalan, cepat rusak, dan hanya menguntungkan pihak tertentu.
“Kami ingin jaminan bahwa proyek infrastruktur tidak sekadar bancakan dana. Jangan sampai jalan berlubang, jembatan rapuh, dan fasilitas umum rusak menjadi pemandangan sehari-hari,” ungkap seorang pengamat kebijakan publik.
Pengawasan dana desa juga menjadi sorotan. Meski miliaran rupiah telah dikucurkan, banyak desa tetap tertinggal, memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kami ingin ada pengawasan ketat terhadap dana desa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan warga justru masuk ke kantong pejabat yang rakus,” kata seorang tokoh masyarakat di Tambun.
Sebagai pusat industri terbesar, Kabupaten Bekasi seharusnya mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warga lokal. Namun, kenyataannya tenaga kerja dari luar daerah justru mendominasi.
Baca Juga:Mahasiswa KKN Purwakarta, Dorong Warga Maracang Kembangkan Urban FarmingPemkab Bekasi Gelar Workshop Perhitungan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025
“Kami butuh regulasi yang jelas agar warga Bekasi mendapat prioritas dalam dunia kerja. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar seorang pekerja di kawasan industri MM2100.
Selain itu, janji peningkatan layanan BPJS dan akses kesehatan gratis juga harus segera diwujudkan. Masyarakat tak ingin lagi melihat pasien miskin yang dipersulit atau bahkan ditolak rumah sakit.